AKIBAT Pilpres dan Pilkada langsung, walau pesta sudah usai, perbedaan atau dendam politik yang membawa perpecahan, terus bergulir sampai pesta berikutnya. Suka, tidak suka, netral dan apatis kepada pejabat terpilih sangat tampak. Indikasi itu tampak pada komentar nitizen setelah acara Mata Najwa, 24/1/2018. Beragam komentar, baik materi maupun tutur kata, apakah Anies-Sandi dan Najwa mencuat di media. Saya berpendapat itulah dampak buruk sistem Pilpres dan Pilkada langsung, yang sulit dicegah, selama kita tidak kembali ke UUD 1945 asli untuk disempurnakan.
Acara Indonesia Lawyers Club (ILC) tema: 'Proyek Pulau Reklamasi, Tak Terbendung?' 17/10/2017, saya menjawab 'siapa bilang?' Reklamasi akan terbendung jika Anies-Sandi, jujur, berpihak kepada rakyat kecil, tidak mudah terkooptasi, taat hukum dan taat azas, dan pegang teguh tugas, wewenang dan tanggung jawab. Di dunia itu tidak ada istilah kebetulan, di acara Mata Najwa, terkuaklah karakter kepemimpinan Anies-Sandi pada 100 hari kerjanya.
Karakter KepemimpinanPertama, jujur. Dengan kejujuran akan membela kebenaran dan keadilan. Jujur adalah satunya kata dan perbuatan. Janji-janji politik dan kontrak politik yang ditanda tangani saat kampanye, dilakukannya setelah menjabat. Kejujuran inilah yang utama. Dalam musim Pilkada dan Pilpres, terutama incumbent, bisa diukur sampai sejauhmana dia jujur terhadap janji kampanyenya.
Janji politik Anies-Sandi yang terucap dan kontrak poltik yang ditanda tangani saat kampanye, sebagian telah dilaksanakan pada awal 100 hari kerjanya. Menghentikan reklamasi, rumah DP 0 persen, menutup Alexis, meluncurkan KJP Plus, Kartu Jakarta Lansia, Kartu Pangan dan Pekerja untuk buruh, membentuk sekretariat OK OCE di setiap Kecamatan, pembangunan shelter Kampung Aquarium, dan menurut sumber Tim Gubernur masih ada 21 program lagi yang sudah dilaksanakan. Artinya, Anies-Sandi pada titik ini, patut dinilai jujur dan menepati janji.
Kedua, berpihak kepada rakyat kecil. Di balik kelemah lembutan Anies-Sandi, hendaknya tidak membuat kebijakan sadis kepada rakyat kecil, harapan saya di ILC. Tampilan Anies-Sandi sederhana dan murah senyum. Baju dan cara berpakaian proporsional sesuai acara yang dilakukan. Kelembutannya, membuat orang sinis, apakah mereka berdua bisa tegas? Ternyata tampilan itu bukan polesan pencitraan. Di balik itu semua, ada nilai-nilai yang jarang dimiliki oleh orang lain.
Keberpihakan Anies-Sandi kepada rakyat kecil sangat besar. Mereka berdua melihat rakyat kecil sebagai manusia, sebagai bagian rakyat Jakarta yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini terlihat pada kebijakan antara lain masalah PKL Tanah Abang, Tukang Becak, membantu pendidikan anak putus sekolah dan guru Paud. Anies-Sandi tidak saja membangun infrastruktur tetapi juga manusia dan kesejahteraannya.
Tampaknya, mereka berdua tidak ingin Jakarta diberitakan ada rakyatnya yang kurang gizi, busung lapar dan mati kelaparan, ditengah gedung-gedung mewah dan hiruk-pikuknya pembangunan infrastruktur. Dia tidak ingin memperlakukan orang miskin dengan kasar. Orang miskin itu perlu dibantu dan tata, bukannya digusur dan disingkirkan bak orang kaya membuang perabot usangnya.
Apa yang dilakukan bukanlah pencitraan, karena mereka berdua tidak dalam kampanye. Anies-Sandi sedang memenuhi janjinya. Berbeda dengan para politisi yang melakukan pencitraan, agar memperoleh simpati dari rakyat dalam pemilihan. Para Capres/Cawapres, Cagub/Cawagub, Cabup/Cawabup tidak malu-malu berakting bersama pengamen, PKL, tukang becak, petani, buruh, nelayan, pedagang kecil, walau itu dilakukan hanya demi kepentingan pribadinya.
Ketiga, tidak mudah terkooptasi. Semua tahu bahwa kebijakan Anies-Sandi seperti menghentikan reklamasi, penataan PKL Tanah Abang, Becak dan menyentuh Kampung Aquarium, semuanya bersinggungan dengan kekuatan dan kekuasaan. Namun Anies-Sandi tidak bergeming. Pikirannya jernih, cerdas, akomodatif, dengan sabar menjelaskan kepada pihak yang seolah-olah mereka paling tahu dan paling benar.
Kebijaksanaan yang diambil fokus untuk kepentingan rakyatnya dalam arti luas. Semua pemangku kepentingan dilibatkan dan diajak bicara. Tahap demi tahap dievaluasi untuk perbaikan. Semua perlu waktu dan proses, karena memang ada pergeseran dari kebiasaan. Hal ini tampak pada jawaban Anies ketika Najwa menanyakan masalah PKL Tanah Abang. Tidak mudah mengajak semua untuk memahami, karena diperlukan sikap toleransi dari orang kaya dan kaum pintar yang tidak toleran.
Keempat, taat hukum dan taat azas. Mengapa tidak mudah terkooptasi? Karena taat hukum dan taat azas. Kesangsian orang atas ketegasan Anies-Sandi menjadi pudar, karena ketegasan yang dipertontonkan bukanlah kemarahan dan omong kasar dalam rapat yang diunggah di ‘you tube’ tetapi melalui penegakan hukum.
Proyek reklamasi, walupun berhadapan banyak kepentingan dan kekuatan, karena diduga cacat hukum dalam prosesnya, Anies berani menghentikan. Bahkan menyindir sertifikat HGB pengembang, dengan pertanyaan di Kelurahan dan Kecamatan mana? Menata PKL Tanah Abang walau dituding melanggar UU Lalin, namun diupayakan terus mengkaji dan 'mengatur' karena Gubernur juga mendapat amanat Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraaan rakyat, dan melaksanakan kehidupan demokrasi, di wilayahnya.
Kelima, pegang teguh tugas, wewenang dan tanggung jawab. Ketika di ILC, saya berharap Anies tidak ragu dan takut kepada siapapun yang akan mempengaruhi bahkan mengambil tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai Gubernur yang dipilih rakyat. Harapan itu menjadi kenyataan. Keteguhan Anies terlihat dalam kasus reklamasi.
Di hadapan Najwa, Anies membaca Kepres No 52/1995 Pasal 4: "Wewenang dan tanggung jawab Reklamasi Pantura berada pada Gubernur DKI Jakarta" dan Perda No 8/1995 Pasal 33: "Penyelenggaraan reklamasi dilakukan oleh Badan Pelaksana". Sangat gamblang sehingga pupuslah, bagi siapa saja yang akan ikut campur urusan reklamasi Pantura. DPRD pun bukan pada kewenangan untuk memaksa Gubernur untuk segera ajukan Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura dan Raperda Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
RekomendasiSelama kita belum kembali ke UUD 1945 asli untuk disempurnakan secara adendum, artinya Pilpres dan Pilkada masih secara langsung, maka rakyat harus diberikan edukasi dan ajakan untuk memilih pemimpin yang Pancasilais, sebagaimana misi pertama Gerakan Kebangkitan Indonesia (GKI). Sebagai gerakan moral dan intelektual, GKI yang diprakarsai beberapa sosok seperti Irjen Pol (Purn) Taufiequrachman Ruky, SH dan Dr. Hariman Siregar tampaknya menjadi penting bagi kelangsungan berbangsa dan bernegara.
Sosok pemimpin Pancasilais adalah sosok yang teguh dalam beragama, dalam wujud 'kejujuran'. Keterukuran kejujuran dalam arti luas sangatlah penting. Karakter, kapasitas dan penampilan dilakukan secara wajar, bukan polesan atau pencitraan yang diciptakan oleh konsultan politiknya. Janji politik dan kontrak politik tidak pernah diingkari, menjadi tolok ukur paling sederhana terhadap incumbent dalam Pilpres dan Pilkada.
Di samping sosok yang jujur, pemimpin Pancasilais juga sosok yang tidak mengeksploitasi kemiskinan rakyat sebagai pijakan untuk meraih tahtanya. Nilai 'Kemanusiaan yang beradab' menjadi pedoman dalam memposisikan rakyat secara manusiawi. Sehingga para calon dalam Pilpres ataupun Pilkada langsung, menjadi malu jika melakukan pencitraan dengan 'selfie dan wefie' dengan rakyat miskin secara narsis. Semoga Negara Kesatuan Repuplik Indonesia diselamatkan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tidak punah. Amin.
[***]Wakil Gubernur DKI Jakarta 2007-2012/Deklarator Gerakan Kebangkitan Indonesia (GKI)
