Berita

Sandiaga Uno/Net

Nusantara

KORUPSI REKLAMASI

Sandiaga Minta Kadishub DKI Kooperatif

KAMIS, 01 FEBRUARI 2018 | 09:39 WIB | LAPORAN:

. Pemprov DKI Jakarta akan terus mendukung upaya pihak penegak hukum dalam membongkar kasus dugaan korupsi proyek reklamasi di pantai Jakarta.

Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Uno mengaku sudah memerintahkan jajarannya yang diduga mengetahui soal kasus itu untuk terus berlaku kooperatif. Termasuk kepada salah satu pejabat pemprov yaitu Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI, Andri Yansyah yang diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu.

"Kita harus kooperatif, pemrov dan stakeholdernya, kooperatif," tegas Sandi di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (1/2).


Pemeriksaan Andri berkaitan dengan infrastruktur jalan menuju Pulau C dan Pulau D di Teluk Jakarta. Sebagai salah satu pembantu gubernur, dia dianggap mahfum soal kasus dugaan korupsi itu. Tidak hanya dugaan korupsi, dalam kasus itu, Polda juga tengah mendalami soal dugaan penyelewengan jabatan.

Sandi kembali menegaskan bahwa Andri maupun anak buahnya yang lain haruslah berupaya keras dalam membuka tabir kasus itu secara terang benderang.

"Buka secara terang benderang apa yang diperlukan kepolisian. Dan kita support apa yang diinisiasi oleh teman-teman Polda untuk membuka rasa keadilan di masyarakat. Saya udah sampaikan ke Pak Andri untuk kooperatif dan terus membantu tugas-tugas kepolisian," tukas politisi Partai Gerindra ini.

Penyidik Polda memastikan bahwa tidak tertutup kemungkinan Andri bakalan dipanggil lagi untuk dimintai keterangannya terkait kasus dugaan korupsi proyek reklamasi. [rus]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya