Berita

TGUPP/net

Nusantara

PDIP: Pakai Uang Negara, TGUPP Anies-Sandi Diawasi DPRD DKI

RABU, 31 JANUARI 2018 | 20:23 WIB | LAPORAN:

Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dituntut untuk tidak hanya mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan saja.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Sereida Tambunan menegaskan bahwa TGUPP juga harus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya dihadapan para anggota dewan. Sebab, Anies-Sandi menggaji mereka dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018.

"Mereka (TGUPP) harus diawasi dan melaporkan hasil kerjanya ke DPRD, karena gaji mereka pakai APBD," tegasnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (31/1).


Menurut Sereida, TGUPP bentukan Anies-Sandi yang harus diperiksa kinerjanya, sangat berbeda dengan TGUPP bentukan pimpinan DKI terdahulu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menggaji mereka dengan uang operasional gubernur.

"Kalau Ahok kan pakai operasionalnya kan, makanya dia tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya. Artinya pengawasannya DPRD juga terhadap mereka yang menggunakan APBD," pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan, TGUPP sempat menjadi polemik. Dimana sebelumnya, usulan Pemprov DKI atas anggaran untuk TGUPP sebesar Rp 28,9 miliar untuk 74 orang dimasukan dalam APBD 2018 ditolak mentah-mentah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Saat itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Soni Sumarsono menjelaskan bahwa salah satu alasan penolakan anggaran TGUPP karena kegiatan tim bentukan Anies-Sandi itu tidak relevan dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi.

Namun belakangan, Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa di sejumlah daerah, anggaran bagi tim semacam TGUPP biasanya dimasukan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) atau dana operasional gubernur. Untuk itu, menteri asal PDI Perjuangan ini mengaku sudah memerintahkan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri agar membahas soal TGUPP bersama Anies dan Sekda DKI Jakarta Saefullah.

Saat ini, anggaran untuk TGUPP bakal dimasukan dalam pos Bappeda. Namun, TGUPP tetap diharuskan melaporkan langsung segala hasil kerja maupun kendala yang ditemuinya hanya kepada Anies. [san]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya