Sejak pertengahan Januari, pemerintah telah mengirim satuan tugas dari unsur TNI, Polri, dan Kementerian Kesehatan untuk mengatasi kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua.
Ini merupakan bukti bahwa pemerintah bekerja serius dan bergotong royong dalam menanggulangi KLB tersebut.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani saat memimpin rapat koordinasi tingkat menteri terkait penanggulangan KLB campak dan gizi buruk di Asmat. Menurutnya, kompleksnya permasalahan di sana membutuhkan penanganan yang terintegrasi antar kementerian maka perlu dilakukan penajaman kegiatan intervensi agar lebih efektif.
"Untuk itu rakor hari ini akan membahas monitoring dan evaluasi intervensi penanganan KLB di Kabupaten Asmat yang telah dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait. Serta rencana percepatan penanganan KLB campak dan gizi buruk di sana," jelas Puan di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (31/1).
Dia mengungkapkan, sebagaimana dalam rapat terbatas tingkat menteri yang dilakukan di Kantor Kemenko PMK pada 23 Januari yang lalu telah dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam KLB campak dan gizi buruk di Asmat. Sedikitnya terdapat empat aspek permasalahan yaitu aspek kesehatan, sosial budaya, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan.
"Permasalahan aspek kesehatan mencakup SDM dan minimnya infrastruktur kesehatan, aspek sosial budaya mencakup pola hidup yang tidak sehat. Adapun aspek infrastruktur terkendala masih minimnya infrastruktur dasar serta langkanya BBM. Sementara aspek tata kelola pemerintah terkait dengan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten serta SDM yang kurang," terang Puan.
Atas permasalah tersebut, pemerintah telah mengambil langkah baik jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mengatasinya.
"Memang pemerintah melalui kementerian/lembaga telah turun ke Asmat, namun semuanya masih bersifat parsial. Untuk itu, perlu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam penanganan KLB di Kabupaten Asmat, serta afirmasi yang dikeluarkan harus terintegrasi," harap Puan.
Turut hadir mengikuti rakor yaitu Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Yohana Yembise, dan Plt. Kepala BKKBN Sigit Priohutomo.
[wah]
