Berita

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno/Net

Nusantara

Ganti Nasib Warga Miskin, Kapan?

Jalan Mampang Mau Diganti Jenderal Nasution
RABU, 31 JANUARI 2018 | 11:11 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Rencana pemerintah DKI Jakarta mengganti nama jalan terusan Mam­pang Raya menjadi Jalan Jenderal AH Nasution menuai reaksi beragam warga media sosial. Demi mempertimbangkan budaya lokal, perubahan nama jalan ini sebaiknya kembali dipikir ulang.

Digantinya nama jalan dari Jalan Warung Buncit Raya menjadi Jalan Jenderal AH Nasution sudah mulai disosialisasikan terhadap perkantoran yang ada di jalan tersebut. Hal ini diketahui dari surat edaran yang dikeluarkan Kelurahan Kuningan, Jakarta Selatan.

Dalam surat bernomor 36/-1.792.1, terlampir surat sosialisasi yang ditujukan bagi warga di sekitar Jalan Mampang Raya. Surat itu untuk menindaklanjuti Instruksi Wali Kota Jakarta Selatan soal pergantian nama jalan Warung Buncit Raya menjadi nama Jalan Jenderal AH Nasution.


Perubahan nama jalan pada Jalan Terusan dari Jalan HR Rasuna Said (Kuningan), mulai dari perbatasan Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jalan Mampang Raya, Jalan Buncit Raya (Jalan Warung Jati Barat), sampai dengan perbatasan Jalan Letjen TB Simatupang berubah nama menjadi Jalan Jenderal Besar AH Nasution.

Selanjutnya, surat sosialisasi tentang perubahan nama tersebut dilaksanakan dalam waktu 30 hari kerja, terhitung mulai tanggal 18 Januari sampai 18 Februari 2018.

Surat yang ditandatangani Lurah Mampang Prapatan Ramli tersebut ditembuskan juga ke Wali Kota Jaksel, Camat Mampang Prapatan, Kapolsek Mampang Prapatan, dan Koramil Mampang Prapatan.

Meskipun belum resmi diputuskan oleh Pemda DKI, perubahan nama tersebut menuai banyak tanggapan dari warga dunia maya.

"Loh bukannya dinamakan warung buncit karena ada sejarah daerah tersebut menyediakan kebutuhan dasar. Terus diganti dasarnya apa? Bukannya tidak menghormati, tapi ya dipikir dulu. Warung buncit udah trademark banget loh," kata akun @DrKurnianto.

"Nama Buncit itu legendaris, bahkan ada yang sudah bikin grup WA the Bunciters masa harus diganti?" cuit akun @ wito_karyono.

"Kalau kualitas jalan dan trotoarnya masih hancur seperti sekarang, harusnya jangan," minta akun @chaniagodasrul.

"Daripada sibuk ganti nama jalan mend­ing sibuk ganti nasib warga miskin," sindir akun @DYPermady7.

Bahkan Budayawan JJ Rizal ikut meramaikan perbincangan ini. Melalui akun Twitter miliknya @JJRizal, dia menyam­paikan kritik perubahan nama tersebut.

"Kabarnya nama jalan warung buncit dan mampang diusulin diganti namanya jadi jl ah nasution. Ih kasian amet ya warga ampe hak ngasi nama kampungnya sendiri ga dihargain," sindirnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi polemik ini. "Nanti akan kami tindak lanjuti, kita akan lihat itu. Karena ada salah satu yang unik. Ada seorang tokoh penting dalam pengamanan Pancasila, yaitu Abdul Haris Nasution, jus­tru beliau belum dikenang sebagai salah satu nama jalan," kata Anies di Balai Kota Jakarta, kemarin.

Namun akun @SimplyRaka berharap Pemprov DKI membatalkan rencana tersebut. "Wah jangan ampe diubah deh, warga jakarta kadung kenal sama nama warung buncit en mampang," pintanya. "Mampang and warung buncit sudah dalam tertanam dihati, plis jangan deh," timpal akun @RadenBoss.

"Kalau mau kasih nama ke Jendral Nasution, mbok ambil jalan lain yang pakai nama Jendral juga. Jangan nama lokal yang sudah tinggal dikit diganti juga," usul akun @abdul.

"Jangan bos, nama jalan asli nggak bisa seenaknya diganti semua sama nama pahl­awan, sebab ada rasa lokal yang hilang. Masa iya di kota-kota seluruh indonesia nama jalannya sama semua, ga ada rasa kedaerahan yg khas sama.sekali," tutur akun @Hiraka_Silke.

"Tahukah anda berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan dan penduduk disepanjang jalan itu, un­tuk merubah surat-surat perijinan, siup, domisili, ktp dll ? Duit lagi kan buat pem­da," kicau akun @kangmeirza. ***

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya