Berita

Net

Nusantara

Pembangunan Infrastruktur Sudah Mulai Dirasakan

RABU, 31 JANUARI 2018 | 10:35 WIB | LAPORAN:

Komisi V DPR RI menilai pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah telah memberi dampak positif bagi masyarakat.

"Pembangunan infrastruktur yang dilakukan di pemerintahan Jokowi bakal memberikan dampak luar biasa, sehingga perlu diapresiasi," kata anggota Komisi V Hamka Baco Kadi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (31/1).

Dia menilai, seharusnya, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, saluran irigasi dan lainnya sudah diakukan sejak lama.


"Sebenarnya kita terlambat membangun infrastruktur, sedangkan negara lain sudah melakukan itu," kata Hamka.

Terkait pro kontra pembangunan yang kadang harus melakukan pinjaman anggaran, wakil rakyat dapil Sulawesi Selatan itu menyebut bukan masalah.

"Saya rasa itu bukan hal yang tabu karena bukan Indonesia saja melakukan pembangunan melaui dana pinjaman. Mungkin sekelas negara adidaya Amerika juga minjam untuk pembangunan," papar Hamka.

Sedangkan terkait keinginan masyarakat yang berharap pembangunan segera dirasakan, dia menyebut bahwa semua pembangunan yang dilakukan pemerintah tentu baru bisa dirasakan dampaknya beberapa tahun kemudian.

"Semua pembangunan itu tidak instan langsung terasa. Bung Karno, Pak Harto dan presiden Indonesia sebelumnya tentu dirasakan pembangunannya saat ini, bukan saat instan atau dalam jangka waktu pendek," jelas Hamka.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah paling tidak baru bisa dirasakan 5-10 tahun yang akan datang.

"Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Presiden Jokowi paling tidak akan dirasakan nanti sekitar lima atau 10 tahun. Setidaknya pembangunan infrastruktur yang dilakukan sekarang sudah terjadi pemerataan, perekonomian daerah jadi bergeliat dan memperpendek jalur distribusi serta transportasi," demikian Hamka. [wah]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya