Berita

RMOL

Politik

Menteri Basuki Dorong Kepala Daerah Bangun Infrastruktur Tepat Sasaran

RABU, 31 JANUARI 2018 | 08:08 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono turut mengisi materi dalam sekolah partai yang diselenggarakan PDI Perjuangan untuk para calon kepala daerah pada 28 Januari sampai 2 Februari 2018.

Dalam pemaparannya, Basuki menguraikan pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi prioritas pemerintahan Joko Widodo. Dia memberikan tips bagaimana kepala daerah membangun infrastruktur yang tepat sasaran dalam arti tidak hanya dirasakan langsung manfaatnya tetapi juga bisa berperan dalam mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Pembangunan infrastruktur memang merupakan investasi jangka panjang yang memang tidak akan bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat dalam waktu dekat. Sebab, ada proses yang harus dilalui untuk mencapai peningkatan," kata Basuki di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat.


Basuki kemudian menceritakan, meskipun pembangunan infrastruktur merupakan investasi jangka panjang, tetapi jangka pendeknya tetap ada hasilnya. Salah satu yang bisa diukur adalah angka penurunan kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2017 menunjukkan, persentase penduduk miskin mencapai 10,38 persen. Dari jumlah tersebut 61,47 persen berada di wilayah pedesaan, dan 38,53 persen berada di wilayah perkotaan.

"Jumlah ini turun bila dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 10,78 persen. Kemiskinan masih menjadi tantangan dalam membangun infrastruktur," ujarnya.

Selanjutnya untuk meningkatkan pemerataan di desa sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah desa, Pemerintah telah memulai program Padat Karya Tunai (PKT) Tahun 2018. Salah satunya adalah program PKT Irigasi (P3-TGAI) yang dilakukan oleh Kementerian PUPR. Menteri Basuki mengatakan adanya program padat karya ini membuat para petani membangun desanya di saat tidak musim tanam.

"Biasanya para petani, setelah masa tanam, pergi ke kota untuk mencari pekerjaan lain. Tapi dengan adanya program padat karya ini mereka tidak perlu pergi ke mana-mana. Justru mereka membangun desanya lewat pembangunan saluran irigasi dan mendapatkan upah," papar Basuki.

Ditambahkan Basuki, strategi seperti itu bisa diterapkan kepala daerah dalam menjalankan kepemimpinannya. Di mana orientasi pembangunan infrastruktur selain untuk kemajuan secara fisik juga untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. [wah]

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

UPDATE

Menteri Haji Usul BPIH 2027 Naik 10-15 Persen

Rabu, 19 Agustus 2026 | 18:22

Perpres Ojol 2026 Dikebut, Ini 3 Tarif yang Bakal Diatur Pemerintah

Rabu, 19 Agustus 2026 | 18:12

Film Insidious: Out of the Further Resmi Tayang di Indonesia, Ini Sinopsisnya

Rabu, 19 Agustus 2026 | 18:01

Penyegaran AKD Golkar Strategis Perkuat Kinerja DPR

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:54

Rupiah Menguat Rp17.840 Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:38

Trump Hentikan Latihan Militer AS-Korsel Lebih Cepat Demi Hubungan Baik dengan Korut

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:26

IGCE 2026 Momentum Indonesia Jadi Raksasa Geothermal Dunia

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:23

Polri-Kejagung Kompak Minta Hakim Tolak Praperadilan Febrie Adriansyah

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:21

Mantan Pelatih Pelatnas Panjat Tebing Jadi Tersangka Pelecehan Atlet

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:01

Gerak Cepat Pemerintah Harus Dirasakan Rakyat NTT

Rabu, 19 Agustus 2026 | 16:45

Selengkapnya