Berita

Nusantara

Pembangunan Di Papua Masih Dibarengi Isu Pelanggaran HAM

SELASA, 30 JANUARI 2018 | 15:32 WIB | LAPORAN:

Perekonomian di Provinsi Papua tercatat tumbuh sebesar 3,40 persen pada triwulan III tahun 2017. Pertumbuhan berkolerasi erat dengan kian membaiknya kesejahteraan masyarakat yang tergambar antara lain.

"Penurunan angka kemiskinan dari 28,5 persen pada tahun 2016 menjadi 27,6 persen pada tahun 2017," kata peneliti Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia (LIPI) Irene Gayatri dalam diskusi 'Pembangunan Papua dan Ketahanan Bangsa' yang diselenggarakan Jaringan Pemuda Nusantara (JPN) di Jakarta, Selasa (30/1).
 
Dia menjelaskan, penurunan tingkat pengangguran terbuka di Papua pada Februari 2017 yang sebesar 3,96 persen menjadi 3,62 persen pada Agustus 2017. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan dari 57,25 pada 2015 menjadi 58,05 di 2016.


"Pencapaian-pencapaian pembangunan ini tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai prioritas pembangunan melalui gerakan bangkit, mandiri, dan, sejahtera," ujar Irene.
 
Lanjutnya, pembangunan di Papua mengalami peningkatan. Dia tidak memungkiri jika pembangunan yang sedang berlangsung di Papua dinilai secara pro dan kontra oleh pihak-pihak tertentu dipengaruhi isu mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang belum terselesaikan.

"Untuk mengatasi hal itu, pemerintah pusat tidak hanya mengedepankan pembangunan infrastruktur. Juga penting melakukan dialog dengan pihak-pihak tertentu," pesan Irene. [wah]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya