Kebijakan impor beras sebanyak 500 ribu ton yang dilakukan Kementerian Perdagangan jelas-jelas merugikan petani. Salah satunya turunnya harga gabah di kalangan petani Jawa Tengah.
Padahal bahwa Jateng akan panen raya padi dengan luas mencapai sekitar 300 ribu hektare dengan produksi sekitar 6 ton per hektare.
"Dengan kondisi ini pasokan panen nantinya mencapai 900 ribu ton, namun harga Gabah Kering Panen (GKP) di petani turun sekitar Rp 800 per kilogram," ujar anggota Komisi B DPRD Jateng Ikhsan Mustofa kepada wartawan, Selasa (30/1).
Dia menjelaskan, di Kabupaten Kudus, panen raya padi dominan varietas ciherang dan IR64 dengan produktivitas 7-8 ton per hektare. Panen Januari seluas 1.730 hektare setara 6.228 ton beras, Februari 7.163 hektare setara 25.780 ton beras dan Maret 2.293 hektare setara 8.251 ton beras.
"Bila dibandingkan dengan konsumsi penduduk ‎841.499 jiwa dibutuhkan 6.513 ton beras per bulan, sehingga Februari surplus 19.267 ton beras dan Maret surplus 1738 ton. Ini bukan ilusi panen, harga gabah mulai turun," beber Ikhsan.
Panen padi di Jateng Januari 2018 seluas 109 ribu hektare, Februari 2018 seluas 329 ribu hektare dan Maret 293,6 ribu hektare. Produksi Januari adalah 613 ribu ton GKG setara 370 ribu ton beras, Februari 1.92 juta ton GKJG setara beras 1,16 juta ton beras, dan Maret 1,73 juta ton GKG setara 1,05 juta ton beras. Konsumsi beras penduduk Jateng sebanyak 34,49 juta jiwa adalah 267 ribu ton per bulan.
Lanjut Ikhsan, atas kondisi tersebut sebenarnya tidak perlu ada impor beras, mengingat konsumsi penduduk khususnya di Jateng mengalami surplus.
"Jadi bulan Januari terjadi surplus beras 102 ribu ton, Februari 891 ribu ton dan Maret 778 ribu ton. Namun harga gabah mulai turun sebelumnya pernah Rp 6.000 dan kini sekitar Rp 5.300 per kilogram. Di Kudus ini surplus beras, Jawa Tengah juga surplus dan harga mulai turun Rp 700," imbuhnya.
[wah]
