Berita

Foto/Net

Nusantara

Jalan Jenderal Besar AH Nasution Di Jakarta Akan Segera Terwujud

SELASA, 30 JANUARI 2018 | 10:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Pemberian nama jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution di DKI Jakarta sudah diperjuangkan sejak tahun 2004.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 59/2004 ruas jalan ring road di daerah Jakarta Timur pernah diberi nama Jalan AH Nasution, tapi karena berbatasan langsung dengan Kota Bekasi akhirnya dibatalkan.

"Artinya, seluruh persyaratan administrasi sudah terpenuhi untuk dijadikan nama jalan," kata salah satu Ketua DPP Ikatan Keluarga Nasution (IKANAS), Fadli Nasution, Selasa (30/1).


Keluarga besar AH Nasution dan IKANAS adalah pengusul nama jalan.

Ditambahkan Fadli, ruas jalan yang akan diberi nama AH Nasution meliputi kawasan Mampang Prapatan dan Warung Buncit yang akan melalui delapan kelurahan dan tiga kecamatan di Jakarta Selatan.

"Alhamdulillah, akhirnya perjuangan kami mendampingi keluarga besar Pak Nas (AH Nasuition) yang mengusulkan nama jalan ini direspon dengan baik dan cepat di masa pemerintahan Anies-Sandi. Sekarang lagi dalam proses sosialisasi,"

Nama Jalan AH Nasution diusulkan menggantikan nama Jalan Warung Jati Barat, Mampang, Jakarta Selatan. Perubahan ini diketahui berdasarkan surat edaran bernomor 53.11.811.2 dengan subjek surat disebutkan terkait dengan perubahan nama Jalan.

"Masyarakat tidak perlu khawatir perubahan nama hanya di jalan utama, selebihnya jalan-jalan yang masuk ke dalam tetap tidak berubah," tutup Fadli.

Jenderal Besar TNI (Purn) Abdul Haris Nasution lahir di Kotanopan, Sumatera Utara pada 3 Desember 1918, dan meninggal di Jakarta pada 6 September 2000.

AH Nasution Nasution adalah satu dari tiga jenderal yang memperoleh gelar Jenderal Besar. Dua jenderal lainnya adalah Soerharto dan Soedirman.

AH Nasution lolos dari upaya percobaan penculian dalam tregedi 1965. Dia pernah mendudiki jabatan Ketua MPRS, Menteri Pertahanan Keamanan dan KSAD. [rus]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya