Berita

Puan Maharani/Net

Politik

PDIP: Puan Maharani Memang Wajib Hadir Saat Verifikasi KPU

SELASA, 30 JANUARI 2018 | 08:32 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Sebagai Ketua DPP Bidang Politik sekaligus pengurus yang mewakili keterwakilan peran perempuan, Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani memang wajib hadir untuk verifikasi partai oleh KPU.

Demikian disampaikan Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, terkait dengan kehadiran Puan dalam acara verifikasi faktual PDI Perjuangan oleh KPU.

Menurut Basarah, partainya memang membutuhkan konsentrasi dan keaktifan semua fungsionaris DPP Partai dalam menghadapi pilkada 2018 dan persiapan pileg dan pilpres serentak tahun 2019. Termasuk keterlibatan Puan Maharani sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik yang selama ini statusnya nonaktif.


"Menurut AD/ART partai, tugas Ketua DPP Partai Bidang Politik memang sangat strategis dalam menyusun dan melaksanakan strategi pemenangan partai," terang Basarah.


Hingga saat ini Puan Maharani masih berstatus nonaktif, tetapi Basarah berharap Presiden Jokowi sebagai atasan Puan di Kabinet Kerja memberi restu.

"Pak Jokowi pasti akan bijak dan proporsional melihat aktifnya Bu Puan di kancah politik partai," ujar Basarah.

Harapan Basarah bukan tanpa dasar. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto masih tetap berstatus menteri meski telah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar lewat munaslub. Pun dengan Menteri Sosial Idrus Marham yang menyandang status Ketua DPP Partai Golkar.

Jika disebut Airlangga punya rekam jejak bagus, Basarah juga meyakini bahwa Puan Maharani pun demikian.

"Jadi keterlibatan Mbak Puan di partai tidak akan mengurangi performa beliau dalam memimpin kementrian PMK," ujar Basarah yang dipilih Megawati sebagai Wasekjen dalam dua kepengurusan berturut-turut.

Sementara Puan sendiri saat ditemui di acara verifikasi di kantor DPP PDI Perjuangan Lenteng Agung mengklaim tugasnya sebagai menteri tidak pernah terbengkalai. Namun boleh atau tidak dirinya aktif dalam partai itu tetap diserahkan ke presiden. Puan sendiri tetap memberikan porsi terbesar tetap kepada tugas negara.

"90 persen itu untuk tugas negara, 10 itu untuk tugas partai," ujar Puan.[wid]


Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Transformasi Besar-besaran Prabowo Bikin Banyak Orang Kaget

Minggu, 21 Juni 2026 | 14:14

Wapres AS Tiba di Swiss untuk Perundingan Damai dengan Iran

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:50

KPK Ungkap Modus Pinjam Bendera di Proyek Gedung Pemkab Lamongan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:19

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-65 untuk Jokowi Lewat Instagram

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:05

Tidak Kena Pajak Daerah, Lapangan Golf Senayan Ottolima Layak Dievaluasi

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:04

Pemerintah Sambut Kritik Mahasiswa sebagai Penyempurna Kebijakan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:00

Nanik S. Deyang Dituntut Audit Total BGN dan Program MBG

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:32

Pemerintah Harus Siapkan Solusi Jangka Panjang Usai Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:24

KPK-Pemprov DKI Sebarkan Pesan Antikorupsi Lewat Halte Setiabudi Integritas

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:22

Seskab dan Kepala BNN Diskusikan Ancaman Peredaran Narkoba Lewat Vape

Minggu, 21 Juni 2026 | 11:59

Selengkapnya