Berita

Puan Maharani/Net

Politik

PDIP: Puan Maharani Memang Wajib Hadir Saat Verifikasi KPU

SELASA, 30 JANUARI 2018 | 08:32 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Sebagai Ketua DPP Bidang Politik sekaligus pengurus yang mewakili keterwakilan peran perempuan, Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani memang wajib hadir untuk verifikasi partai oleh KPU.

Demikian disampaikan Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, terkait dengan kehadiran Puan dalam acara verifikasi faktual PDI Perjuangan oleh KPU.

Menurut Basarah, partainya memang membutuhkan konsentrasi dan keaktifan semua fungsionaris DPP Partai dalam menghadapi pilkada 2018 dan persiapan pileg dan pilpres serentak tahun 2019. Termasuk keterlibatan Puan Maharani sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik yang selama ini statusnya nonaktif.


"Menurut AD/ART partai, tugas Ketua DPP Partai Bidang Politik memang sangat strategis dalam menyusun dan melaksanakan strategi pemenangan partai," terang Basarah.


Hingga saat ini Puan Maharani masih berstatus nonaktif, tetapi Basarah berharap Presiden Jokowi sebagai atasan Puan di Kabinet Kerja memberi restu.

"Pak Jokowi pasti akan bijak dan proporsional melihat aktifnya Bu Puan di kancah politik partai," ujar Basarah.

Harapan Basarah bukan tanpa dasar. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto masih tetap berstatus menteri meski telah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar lewat munaslub. Pun dengan Menteri Sosial Idrus Marham yang menyandang status Ketua DPP Partai Golkar.

Jika disebut Airlangga punya rekam jejak bagus, Basarah juga meyakini bahwa Puan Maharani pun demikian.

"Jadi keterlibatan Mbak Puan di partai tidak akan mengurangi performa beliau dalam memimpin kementrian PMK," ujar Basarah yang dipilih Megawati sebagai Wasekjen dalam dua kepengurusan berturut-turut.

Sementara Puan sendiri saat ditemui di acara verifikasi di kantor DPP PDI Perjuangan Lenteng Agung mengklaim tugasnya sebagai menteri tidak pernah terbengkalai. Namun boleh atau tidak dirinya aktif dalam partai itu tetap diserahkan ke presiden. Puan sendiri tetap memberikan porsi terbesar tetap kepada tugas negara.

"90 persen itu untuk tugas negara, 10 itu untuk tugas partai," ujar Puan.[wid]


Populer

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

UPDATE

ANTAM Salurkan Ratusan Hewan Kurban ke Berbagai Wilayah Operasional

Rabu, 27 Mei 2026 | 14:11

Purbaya Tak Tahu Menahu Anggaran Rp100 Miliar untuk Sapi Kurban Prabowo

Rabu, 27 Mei 2026 | 14:10

Matahari Tepat di Atas Ka’bah pada 27-28 Mei, Momen Cek Arah Kiblat

Rabu, 27 Mei 2026 | 14:02

Erdogan Serukan Solidaritas untuk Gaza dalam Pesan Iduladha 1447 H

Rabu, 27 Mei 2026 | 14:02

Menkes Ungkap Penyebab Kolesterol Naik Setelah Makan Daging Kambing

Rabu, 27 Mei 2026 | 13:57

Warga Pati Jadi Korban Penipuan Masuk Akpol Bayar Rp1,5 Miliar

Rabu, 27 Mei 2026 | 13:37

Politisi PDIP Minta Indonesia Serius Tangani Regulasi Soal AI

Rabu, 27 Mei 2026 | 13:25

Putusan MK Momentum Benahi Kaderisasi Politik Perempuan

Rabu, 27 Mei 2026 | 13:20

Bandar Sabu Ngamuk saat Ditangkap, Polisi Kena Tusuk

Rabu, 27 Mei 2026 | 13:15

Arus Kendaraan Melonjak Hampir 9 Persen, Jalur Trans Jawa-Bandung Paling Padat

Rabu, 27 Mei 2026 | 13:11

Selengkapnya