Duh, Politik Uang Di Pilkada Diprediksi Sulit Dibendung

Praktik politik uang di Pilkada Serentak 2018 diprediksi masih terjadi dan sulit dibendung. Sebab, ada anggapan bahwa membeli suara merupakan jalan pintas untuk mendulang suara sehingga dijadikan strategi pe­menangan.

"Dalam penyusunan strategi pemenangan, sudah merencana­kan dan menyiapkan alokasi anggaran untuk membeli suara," kata pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, kata Karyono kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Menurut Karyono, dalam berbagai fakta empirik, pemilihpragmatis kian meningkat. Meskipun, jika dilihat dari hasil survei tentang pengaruh politik uang tidak terlalu signifikan dalam mempengaruhi pemilih sehingga kandidat yang melaku­kan politik uang dalam berbagai bentuk dan metode tepat sasaran mampu mendongkrak suara.

"Fenomena ini seolah terjadi anomali antara temuan survei dengan realita. Mungkin ini dis­ebabkan adanya faktor psikolo­gis, karena responden cenderung gengsi jika menjawab akan menerima pemberian uang dan akan memilih kandidat pemberi uang," paparnya.

Karyono mengemukakan, politik uang bukan satu-satunya faktor menentukan kemenangan. Banyak faktor lainmenentukan kemenangan pasangan kandidat.

Sementara, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengakusiap menangkap calon kepala daerah yang memainkan politik uang atau money politics untuk mendapatkan dukungan suara. "Kalau ada kandidat me­nawarkan uang dalam pemilihan nanti, tolak uangnya dan lapor­kan orangnya. Bila menawarkan untuk membeli suara, uang ditolak dan laporkan orang yang menawarkan itu," tegasnya.

Saat ini, KPK bekerja sama dengan Mabes Polri telah memiliki tim khusus, yakni Satuan Tugas (Satgas) dalam mengawalpilka­da mulai dari awal sampai seng­keta di Mahkamah Agung (MA) tersebar di seluruh Indonesia.

Soal teknis penanganan poli­tik uang, satgas yang dibentuk dan bertugas di daerah-daerah pelaksanaan pilkada di seluruh Indonesia akan menindaklanju­tinya. Tapi, dirinya enggan mer­inci serta membocorkan dimana personel tersebut ditempatkan.

Selain itu, lanjutnya, pelapo­ran politik uang harus disertakan dengan alat bukti kuat, seperti foto maupun video sehingga tim langsung menindak, menangkap pelakunya, termasuk orang me­nyuruhnya. ***