Berita

Foto: Panwaslu Kabupaten Garut

Nusantara

Di Garut, Calung Jadi Alat Promosi Pilkada Serentak

MINGGU, 28 JANUARI 2018 | 13:56 WIB | LAPORAN:

Menjelang penyelenggaraan Pilkada 2018, masyarakat perlu terus waspada terhadap beredarnya opini negatif. Khususnya, terkait isu Suku, Agama, dan RAS (SARA), ujaran kebencian  hingga berita hoax.

Apalagi, tahun 2018 merupakan tahun politik. Di mana pemerintah akan melaksanakan program Pilkada serentak di banyak daerah termasuk Provinsi Jawa Barat (Jabar).

"Saya percaya dan yakin bahwa masyarakat sudah cerdas dan paham bahwa saat ini sedang musimnya pemilihan kepala daerah, segala macam isu akan digoreng oleh pihak-pihak yang berkepentingan," kata Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri, dalam siaran persnya, Minggu (28/1) seperti dimuat Kantor Berita Pemilu.


Pernyataan tersebut disampaikan Heri saat menghadiri acara talkshow dan pentas seni musikal Calung, bertema "Meski Berbeda Tetap Bersaudara" di Islamic Center, Garut, Sabtu siang (27/1).

Dalam acara yang diselenggarakan oleh Gerakan Pemuda (GP) Anshor, Pemda Garut dan KPUD setempat itu, Heri mengatakan, penyebaran isu SARA, saat ini sangat mudah. Apalagi, media sosial (medsos) yang semakin maju. Sehingga, targetnya kebanyakan adalah kalangan generasi muda serta para pemilih pemula, sebagai pengguna medsos yang aktif.

Oleh karena itu, Heri mengimbau agar generasi muda, terutama yang berada di Garut, agar tidak latah dan ikut-ikutan menyebarkan isu SARA dan ujaran kebencian.

Heri mengimbau, jika kalangan muda menemukan ada isu SARA di medsos, agar segera dihapus dan dihilangkan. Karena perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu.

"Siapa saja yang ikut menyebarkan isu SARA dan ujaran kebencian di medsos, ditambah lagi ada upaya provokasi, maka dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun," tambah Heri.[wid]


Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya