Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

100 Hari Bekerja, Masalah Transportasi Dan PKL Belum Terjamah Anies-Sandi

SABTU, 27 JANUARI 2018 | 02:29 WIB | LAPORAN:

Permasalahan transportasi dan pedagang kaki lima (PKL) di Jakarta masih belum tersentuh dalam 100 hari kinerja Anies-Sandi.

Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna menjelaskan kedua hal itu merupakan pekerjaan rumah yang utama.

Pemprov sambung Yayat seharusnya bisa mendorong 40 persen warga Jakarta menggunakan transportasi publik.


"Tetapi saat ini, dari 47 juta warga Jakarta, hanya delapan juta yang menggunakan transportasi publik," kata Yayat dalam diskusi bertajuk "100 Hari Anies-Sandi: Arah Jakarta vs Branding Politik", di Jakarta Selatan, Jumat (26/1).(26/1).

Yayat menambahkan jika upaya untuk mendorong masyarakat Jakarta beralih ke transportasi publik tidak serius dijalankan, maka imbasnya, pejalan kaki pun semakin sedikit lantaran warga Jakarta lebih gemar menggunakan kendaraan pribadi.

"Kalau pejalan kaki sedikit untuk apa buat trotoar lebar," ujarnya.

Selain masalah transportasi, Yayat juga menyampaikan mengenai masalah akut keberadaan PKL. Terlebih para PKL yang berjualan di trotoar.

Menurutnya, keberadaan PKL di trotoar karena tidak adanya pasal dalam Perda yang mengatur khusus mengenai PKL. Semestinya, sambung Yayat, Perda mengatur secara khusus keberadaan PKL sehingga memiliki legalitas dalam berjualan.

"PKL harus mendapatkan tempat yang sah. Itu PR besar yang perlu diselesaikan," pungkasnya. [nes]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya