Berita

Nusantara

Jelang Pilkada, 80 Ribu Warga Kota Bekasi Belum Dicoklit

SELASA, 16 JANUARI 2018 | 08:47 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi baru berhasil melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap data pemilih tetap sebanyak 1.873.020. Diperkirakan masih ada 80 ribuan lagi calon pemilih pada Pilkada 2018 Kota Bekasi yang belum dicoklit.

"Sebanyak 3.000 PPDP telah melakukan coklit. Dan petugas baru berhasil melakukan coklit terhadap warga yang telah memiliki KTP elektronik. Sisanya diketahui ada sekitar 80 ribu lebih warga, sampai saat ini belum dilakukan coklit," ungkap Komisioner KPU Kota Bekasi, Syafrudin, Senin (15/1).

Data tersebut, lanjutnya, dihimpun dari 12 kecamatan se Kota Bekasi. Batas akhir coklit data pemilih sampai pada tanggal 19 April mendatang.  


Dia menjelaskan, bagi warga yang telah menikah atau sudah pernah menikah atau usianya telah menginjak 17 tahun dan belum melakukan perekaman KTP-el, maka tetap mendapat hak pilih dengan melampirkan surat keterangan melalui RT/RW setempat. Karena itu, KPU juga berharap kapada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), untuk lebih proaktif turun langsung mendata warganya.

"Warga juga bisa menggunakan KTP lama kalau warga tersebut belum melakukan perekaman KTP-el. Jika warga belum juga dapat surat keterangan dari RT/RW, Kelurahan atau Kecamatan, maka diimbau untuk datang langsung ke kantor KPU. Hal itu dilakukan apabila terdapat  kasuistis seperti itu," ujarnya.

Data yang diperoleh jelang pilkada ini, ditambahkan Syafrudin, dijadikan data pada Pemilihan Presiden 2019 nanti. Karena itu, pihaknya lanjut Syafrudin tengah gencar melakukan coklit tersebut untuk meminimalisir masyarakat yang belum terdata.

"Jadi data yang kita lakukan ini untuk data pada Pilpres 2019 mendatang. Jadi, pada Pilpres mendatang seluruh masyarakat harus sudah memiliki KTP-el. Karena dalam aturan KPU bahwa warga yang akan memilih harus punya KTP elektronik," tukasnya. [Zulfahmi/rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

CELIOS Ungkap Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026

Rabu, 22 April 2026 | 14:13

Penambahan Komando Teritorial Berpotensi Seret TNI ke Politik Praktis

Rabu, 22 April 2026 | 14:05

Mega Syariah Bukukan Akuisisi Dana Pihak Ketiga Rp709 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 14:01

Prabowo Bakal Perbanyak Konser K-Pop di Indonesia

Rabu, 22 April 2026 | 13:49

Konsumsi BBM Harus Bijak di Tengah Gejolak Harga

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

Komisi X DPR Sesalkan Dugaan Kecurangan Peserta UTBK Undip

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

YLKI Sebut Pajak Tol Salah Sasaran dan Memberatkan Rakyat

Rabu, 22 April 2026 | 13:38

IHSG Sesi I Terkoreksi ke Level 7.544 di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Timur Tengah

Rabu, 22 April 2026 | 13:24

Purbaya Pastikan Nasib Utang Whoosh Sudah Rampung

Rabu, 22 April 2026 | 13:10

Prabowo Jajaki Peluang Kirim WNI Ikut Program Kosmonaut Rusia

Rabu, 22 April 2026 | 12:58

Selengkapnya