Program kerja pemerintah yang memberi perhatian pembangunan infrastruktur di daerah harus diimbangi dengan pemenuhan hak dasar bagi warga di kawasan timur, seperti di Papua.
Terlebih, persoalan kesehatan masyarakat, khususnya untuk anak dan ibu, harus mendapat perhatian serius.
Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati mengatakan, tragedi kesehatan di Kabupaten Asmat dalam empat bulan terakhir yang telah menewaskan 24 anak akibat kejadian luar biasa campak dan gizi buruk menjadi ironi di tengah upaya pembangunan infrastruktur.
"Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah mestinya juga memberikan perhatian yang serius terhadap daerah-daerah, khususnya yang masuk katagori zona merah dalam hal kesehatan," jelasnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/1).
Menurut Okky, keberadaan Inpres 9/2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan untuk Papua dan Papua Barat yang dikeluarkan 11 Desember 2017 oleh Presiden Joko Widodo harus segera direalisasikan di lapangan. Meski inpres cenderung terlambat, namun dapat menekan perangkat pemerintah dapat segera bertindak dan melakukan langkah-langkah nyata, khususnya terkait bidang kesehatan di Papua dan Papua Barat.
"Persoalan yang terjadi di Kabupaten Asmat pernah saya singgung dalam rapat kerja dengan menteri kesehatan beberapa waktu lalu. Sayangnya, jawaban pemerintah justru menunjukkan kebingungan dalam menangani persoalan tersebut," keluhnya.
Dia mengatakan, alasan kurangnya pasokan listrik untuk menyimpan vaksin di cold chain sehingga balita di Papua tidak terpenuhi imunisasi yang lengkap sungguh naif. Menurut Okky, kewenangan, anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki bukan menjadi penghalang pemerintah untuk memberi perhatian serius di daerah-daerah yang terpetakan sebagai zona merah.
"Saya mendesak 27 instansi kementerian dan lembaga yang berada di pusat sebagaimana amanat Inpres 9/2017 agar segera membuat terobosan atas masalah yang menimpa di Papua khususnya dan daerah-daerah lainnya yang teridentifikasi memiliki persoalan kesehatan. Agar inpres tersebut memiliki makna bagi masyarakat Papua dan Papua Barat. Pimpinan kementerian dan lembaga agar segera melakukan langkah nyata untuk bertindak atas persoalan tersebut, khususnya bidang kesehatan yang terjadi," tegas Okky yang juga sekretaris Dewan Pakar Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
[wah]
