Berita

Foto/Net

Nusantara

Presiden Jokowi Minta Pemda Ikut Pantau Daerah Rawan KLB

SENIN, 15 JANUARI 2018 | 01:56 WIB | LAPORAN:

Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah ikut memantau dan mewaspadai wilayah rawan mengalami kondisi luar biasa (KLB). Hal ini untuk mengatisipasi dampak KLB semakin buruk, terlebih akses menuju wilayah tersebut sangatlah sulit.

Jokowi mencontohkan untuk pergi ke wilayah Kabupaten Nduga, Papua butuh waktu panjang. Dengan kondisi seperti itu Pemda setempat harus selalu memantau, mengelilingi daerah yang diperkirakan terjangkit penyakit, atau banyak kasus gizi buruk.

"Penanganan yang terbaik adalah oleh daerah. Menteri sudah saya perintahkan untuk menangani kalau ada hal-hal yang luar biasa," ujar Jokowi  di Stadion Utama GBK Jakarta, Minggu (14/1) malam.


Lebih lanjut, meski akses yang sulit, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sudah turun tangan dalam mengatasi KLB campak di Kampung Nakai Distrik Pulau Tiga dan Kota Agats, Provinsi Papua.

"Yang kasus campak, Kemenkes sudah mengirim tim mulai September 2017 masuk ke sama. Memang medan sangat sulit," ujar Jokowi.

Dilansir dari Antara telah terjadi KLB campak dan juga adanya gizi buruk di Kampung Nakai Distrik Pulau Tiga dan Kota Agats, Provinsi Papua.

Sampai dengan 8 Januari 2018 ini tercatat tujuh balita dirawat dengan gizi buruk di RSUD, lima di antaranya positif Campak.

Pada tanggal 9 januari 2018 tercatat di Kampung Nakai, Distrik Pulau Tiga dua balita meninggal dunia, dan di kota Agats tercatat 12 Kasus campak dan tujuh kasus gizi buruk.

Tim Kesehatan sedang melakukan inspeksi ke kampung- kampung di Distrik Basim untuk pengobatan Campak, gizi kurang dan gizi buruk. [nes]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

CELIOS Ungkap Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026

Rabu, 22 April 2026 | 14:13

Penambahan Komando Teritorial Berpotensi Seret TNI ke Politik Praktis

Rabu, 22 April 2026 | 14:05

Mega Syariah Bukukan Akuisisi Dana Pihak Ketiga Rp709 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 14:01

Prabowo Bakal Perbanyak Konser K-Pop di Indonesia

Rabu, 22 April 2026 | 13:49

Konsumsi BBM Harus Bijak di Tengah Gejolak Harga

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

Komisi X DPR Sesalkan Dugaan Kecurangan Peserta UTBK Undip

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

YLKI Sebut Pajak Tol Salah Sasaran dan Memberatkan Rakyat

Rabu, 22 April 2026 | 13:38

IHSG Sesi I Terkoreksi ke Level 7.544 di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Timur Tengah

Rabu, 22 April 2026 | 13:24

Purbaya Pastikan Nasib Utang Whoosh Sudah Rampung

Rabu, 22 April 2026 | 13:10

Prabowo Jajaki Peluang Kirim WNI Ikut Program Kosmonaut Rusia

Rabu, 22 April 2026 | 12:58

Selengkapnya