Rencana pemerintah mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton pada akhir bulan ini membuktikan adanya kekacauan dalam tata kelola pangan di Indonesia.
"Sekaligus menunjukkan rendahnya mutu data pangan yang selama ini mereka miliki," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Jakarta, Minggu (14/1).
Menurutnya, kebijakan yang diprakarsai Kementerian Perdagangan itu sangat aneh. Fadli melihat pernyataan pemerintah tidak ada yang sinkron satu sama lain. Dia pun menyebut ada sedikitnya empat keanehan dalam kebijakan impor beras.
Pertama, Kementerian Pertanian hingga saat ini masih mengklaim bahwa Januari 2018 akan terjadi surplus beras sebesar 329 ribu ton. Mengacu data Badan Pusat Statistik, Kementan menyatakan sepanjang 2017 produksi beras mencapai 2,8 juta ton, sementara tingkat konsumsi sekitar 2,5 juta ton.
"Jika angka tersebut benar seharusnya memang surplus beras. Tapi anehnya harga beras di pasar justru naik," kata Fadli.
Keanehan kedua adalah pemerintah menyebut kelangkaan beras terjadi pada jenis medium yang selama ini dikonsumsi masyarakat kalangan menengah. Namun, izin impor yang diterbitkan Kemendag untuk beras jenis premium.
"Ini kan tidak nyambung. Yang dianggap masalah adanya di mana tapi penyelesaiannya entah di mana," beber Fadli.
Ketiga, pemerintah berdalih impor beras sebagai upaya menjaga kestabilan harga di tingkta konsumen. Sesuai ketentuan, termasuk Permendag 1/2018, yang disusun untuk melegitimasi impor beras, izin impor untuk keperluan umum hanya dapat dilakukan Badan Urusan Logistik (Bulog).
"Silahkan baca pasal 16 Permendag 1/2018. Nah, ini menteri perdagangan malah memberikan izinnya ke perusahaan lain," ujar Fadli.
Keanehan terakhir adalah izin impor dikeluarkan pemerintah persis pada saat petani sedang menghadapi musim panen.
"Empat keanehan itu sudah lebih dari cukup membuktikan pemerintah selama ini memang tidak transparan dalam mengelola kebijakan pangan. Saya juga menilai yang membesar-besarkan kenaikan harga beras belakangan ini sebenarnya adalah pemerintah sendiri, dan itu dipicu oleh aturan harga eceran tertinggi yang tak masuk akal," jelas Fadli.
Dia menambahkan, ketika keseimbangan harga di pasar beras berada di atas Rp 9.000 per kilogram, pemerintah malah menetapkan HET beras medium misalnya di angka Rp 9.450. Muncul juga kesan kebijakan HET seakan merupakan pra kondisi untuk melegitimasi impor beras.
"Kalau harga beras naik, sementara di sisi lain pemerintah mengklaim produksi beras sebenarnya sedang surplus maka yang harus dilakukan pemerintah adalah operasi pasar bukannya impor," tegas Fadli yang juga pelaksana tugas ketua DPR RI.
[wah]
