Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Pemprov Banten Punya Alasan Kuat Tolak Impor Beras

SABTU, 13 JANUARI 2018 | 16:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Pemprov Banten menolak kebijakan impor beras yang diwacanakan pemerintah pusat. Pasalnya, saat ini petani sedang panen di sejumlah daerah di Banten.

Perkiraan panen pun diprediksi akan ada lonjakan alias surplus dari kebutuhan yang ada.

"Perkiraan produksi Januari-Maret 2018 sebesar 512.388 ton beras melebihi kebutuhan konsumsi penduduk Banten selama Januari-Maret sebesar 324.000 ton beras," kata Kepala Dinas Pertanian Banten, Agus M Tauchid di Serang, Jumat (12/1).


Dengan demikian, terdapat kelebihan produksi sebesar 188.388 ton beras pada perkiraan musim panen. Selain itu, kata dia, stok beras di Bulog Banten tersedia 6.295 ton beras atau cukup untuk ketahanan stok selama 2,6 bulan ke depan.

"Jadi seberanya impor beras tidak diperlukan, dan kita harus menyelamatkan gabah hasil panen petani," terang Agus.

Ditambahkannnya, panen raya padi di Banten akan dimulai minggu pertama Februari 2018 ini.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sebelumnya mengumumkan terkait rencana impor beras tahun ini. Beras yang diimpor adalah jenis beras khusus atau beras premium. Dia beralasan, impor dilakukan untuk mengatasi kelangkaan pasokan beras yang berdampak pada naiknya harga jual beras di pasaran. [rus]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya