Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Pemprov Banten Punya Alasan Kuat Tolak Impor Beras

SABTU, 13 JANUARI 2018 | 16:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Pemprov Banten menolak kebijakan impor beras yang diwacanakan pemerintah pusat. Pasalnya, saat ini petani sedang panen di sejumlah daerah di Banten.

Perkiraan panen pun diprediksi akan ada lonjakan alias surplus dari kebutuhan yang ada.

"Perkiraan produksi Januari-Maret 2018 sebesar 512.388 ton beras melebihi kebutuhan konsumsi penduduk Banten selama Januari-Maret sebesar 324.000 ton beras," kata Kepala Dinas Pertanian Banten, Agus M Tauchid di Serang, Jumat (12/1).


Dengan demikian, terdapat kelebihan produksi sebesar 188.388 ton beras pada perkiraan musim panen. Selain itu, kata dia, stok beras di Bulog Banten tersedia 6.295 ton beras atau cukup untuk ketahanan stok selama 2,6 bulan ke depan.

"Jadi seberanya impor beras tidak diperlukan, dan kita harus menyelamatkan gabah hasil panen petani," terang Agus.

Ditambahkannnya, panen raya padi di Banten akan dimulai minggu pertama Februari 2018 ini.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sebelumnya mengumumkan terkait rencana impor beras tahun ini. Beras yang diimpor adalah jenis beras khusus atau beras premium. Dia beralasan, impor dilakukan untuk mengatasi kelangkaan pasokan beras yang berdampak pada naiknya harga jual beras di pasaran. [rus]

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Analisis di Balik Penerimaan Eksepsi Dokter Tifa

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:52

Legislator PDIP Desak Pemerintah Benahi Infrastruktur Hulu Migas

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:34

Panglima TNI: Perang Narasi Salah Satu Ancaman Paling Berbahaya Saat Ini

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:17

PABPDSI Kawal Program Nasional Hingga ke Desa Lewat 8 Satgas Asta Cita

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:55

MBG dan Peluang Besar Bangun Ekonomi Desa

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:30

Pemerintah Buka Opsi Biayai Utang Proyek Whoosh Pakai Panda Bond

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:05

Korupsi Pakan Satwa Rp10,2 Miliar, DPR Minta Eks Dirut KBS Dihukum Berat

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:45

Lulus S2 Hukum, Mikael Saragih Ungkap PR Hukum Indonesia Tak Lagi soal Kekurangan UU

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:37

BEM Kristiani Se-Indonesia Desak Kejagung Segera Tangkap Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:16

Polri dan FBI Sepakat Perkuat Kerja Sama Penanganan Kejahatan Transnasional

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:03

Selengkapnya