. Pakar hukum tata negara Prof. Yusril Izha Mahendra mempertanyakan pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang menyatakan pemprov siap membayar ganti rugi yang dialami pengembang atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) senilai Rp 483 miliar.
Yusril mempertanyakan asal usul dari uang ratusan miliar itu jika pencabutan dan membatalkan penerbitan HGB di Pulau Reklamasi C, D dan G jadi dilakukan.
"Pemprov DKI sekarang uang dari mana?" tanya dia dalam diskusi bertajuk 'Reklamasi & Investasi' melalui sambungan telepon, Jakarta, Sabtu (13/1).
Menurut dia, untuk mencairkan dana sebesar itu, Anies-Sandi terlebih dahulu harus membicarakannya dengan DPRD DKI. Terlebih anggaran itu sesungguhnya tidak masuk dalam APBD tahun 2018.
"Uang rakyat itu kan jadi terbang sia-sia, siapa yang mau tanggung jawab kepada rakyat? Uangnya dari mana? Enggak bisa Pemprov DKI hanya eksekutif terus makai uang tanpa APBD kan mustahil," tegasnya.
"Terus kalau dibatalkan mau diapain pulaunya? Mau diancurin? Itu kan jadi kemubadziran," lanjut Yusril menambahkan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengirimkan surat permintaan pencabutan dan membatalkan penerbitan HGB di pulau reklamasi C, D, G oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pun mengaku bahwa pihak pemprov paham betul akan konsekuensi yang harus mereka terima yakni membayar kerugian pengembang atas BPHTB senilai Rp 483 miliar.
Namun, Menteri Sofyan Djalil menolak tegas. Tidak hanya menolak, Sofyan Djalil bahkan menantang Pemprov DKI untuk menggugat mereka ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Terkait itu, Anies mengaku pihaknya tengah mempelajari.
[rus]
