Anggota Fraksi PDIP DPR Hendri Yosodiningrat ikut bersuara atas pembentukan Komite Pencegahan Korupsi DKI oleh Gubernur Anies Baswedan. Hendri mengajak publik untuk tidak berburuk sangka dulu atas pembentukan lembaga yang disebut KPK Ibu Kota itu. Hanya saja, dia meminta KPK Ibu Kota membuktikan kerja.
Anggota Komisi III DPR ini mengaku belum melihat arah yang jelas mengenai subordinasi KPK Ibu Kota dengan lembaga hukum yang ada. Namun begitu, pembentukan tersebut tetap wajib diapresiasi dan KPK Ibu Kota pantas diberi kesÂempatan.
Dia kemudian menantang KPK Ibu Kota untuk menyelesaikan kasus alih fungsi lahan di Ancol Beach City.
"Sebagai test case-nya, setidaknya Komite Pencegahan Korupsi yang dipimpin langsung Bambang Widjoyanto ini dapat sejauh mana bertindak dan meÂnyikapi kasus-kasus di lingÂkungan BUMD DKI yang sudah terang benderang di depan mata dan merugikan negera triliunan rupiah. Seperti, kasus penjarahan sejumlah aset di Jakpro (PTJakarta Propertindo), manipulasi alih fungsi Gedung ABC PJA (Ancol Beach City), dan sederet kasus koÂrupsi lainya," ucap Hendri dalam keterangannya, keÂmarin.
Kata Hendri, KPK Ibu Kota akan diapresiasi positif bila berani bertindak tegas terhadap oknum-oknum di lingkungan pejabat BUMD DKI dan mempu menyeret oknum-oknum itu untuk diadili sesuai dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku. Makanya, dia menyarankan agar KPK Ibu Kota itu segera berÂtindak.
"Bayangkan, kasus korupsi pengalihan penggunaan lahan milik DKI Jakarta di Ancol Beach City Mall Jakarta Utara itu merugikan negara sekiÂtar Rp 515 miliar. Kasus ini didiamkan begitu saja hingga 9 tahun mengendap. Padahal, kasusnya sudah terang benderang dan memiliki bukti-bukti cukup. Ini saja test case-nya buat Tim KPK Ibu Kota. Jadi, jangan hanya lip service," tegas Hendri.
KPK Ibu Kota dibentuk Anies pada 3 Januari lalu. KPK Ibu Kota merupakan bagian dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Usai pelantikan, Bambang Widjojanto berharap bisa bekerja sama dengan semua lembaga dan kelompok masyarakat yang memiliki semangat antikorupsi.
"Tujuan dibentuknya (KPK Ibu Kota) tidak boleh menimbulkan masalah di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Tapi justru secara bersama mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Jakarta," kata Bambang. ***
