Direktur Eksekutif Jakarta Monitoring Network (JMN), Achmad Sulhy menegaskan PT Food Station Tjipinang Jaya tidak memainkan peran penting bahkan turut andil di balik melambungnya harga beras di ibukota.
"Peran PT Food Station dalam menetralisir atau menstabilkan harga beras di Jakarta nol persen," kata Sulhy di Jakarta, Jumat (12/1).
Padahal, ujar Sulhy, BUMD pangan milik Pemprov DKI Jakarta yang juga mengelola Pasar Induk Beras Cipinang ini mengemban amanah menjaga stabilitas harga, persediaan sekaligus pasokan beras di Jakarta.
"Apa yang digembar-gemborkan bahwa mereka bisa menjaga stabilitas harga ternyata hanya klaim. Nyatanya sekarang harga beras melambung tinggi, pasokan seret, bahkan perusahaan ini tak memiliki stok beras berarti," ujar Sulhy.
Sulhy mengakui kondisi melambungnya harga beras merupakan siklus tahunan karena sejumlah daerah produsen beras belum memasuki masa panen. Namun, ujarnya, bila PT Food Station bisa mengantisipasi, lonjakan harga beras di Jakarta bisa diantisipasi.
Sulhy menambahkan stok beras di Pasar Induk Cipinang berada dalam posisi terendah dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data yang dirilis PT Food Station sendiri di website resminya, per januari ini stok 31 ribuan ton. Bandingkan pada 2016 dan 2017 yang punya stok 46 ribu dan 34 ribu.
Dari sisi harga, ujar dia, tahun ini mengalami lonjakan harga yang begitu signifikan dibanding dua tahun sebelumnya. Per januari ini, harga beras melonjak di kisaran 11.000, naik jauh dari 2016 Rp 9.700 per kg dan Rp 9.500/kg pada 2017.
"Pertanyaan selanjutnya dimanakah peran PT selaku stabilisator harga, stok, maupun pasokan beras di Jakarta?" cetus Sulhy.
Sulhy mengatakan saat ini harga-harga sudah melonjak tinggi. Sementara BUMD pangan ini tak memiliki stok beras, pasokan juga berkurang.
"Bila pun ada stok, itu stok punya pedagang, bukan punya PT Food Station. Jadi, dimana pula peran PT Food Station sebagai buffer stock. Digunakan untuk apa saja PMD Rp 300 miliar tahun lalu, bila sekarang saja gudang PT Food Station tak punya stok?" katanya.
Karena itu Sulhy meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merespon serius keadaan ini. Menurutnya gonjang-ganjing harga beras bisa menaikkan atau bisa menurunkan presiden karena bisa memicu revolusi.
Sebaiknya menurut dia, Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta yang baru dibentuk Gubernur DKI serius melakukan analisis optimalisasi PMD yang sudah digelontorkan kepada PT JFS untuk pencegahan penyelewengan uang rakyat Jakarta yang seharusnya menghasilkan PAD dan solusi kebutuhan pangan bagi warga Jakarta.
"Bila terus-terusan begini, bukan tak mungkin nama Anies selaku Gubernur DKI Jakarta juga bisa tercoreng," katanya.
Ia juga meminta Anies untuk memberikan teguran, sanksi, atau bahkan mencopot Direksi PT Food Station bila ternyata didapati BUMD ini tak bekerja secara maksimal dan semestinya.
[dem]
