Kebijakan perekrutan langsung pekerja migran oleh pemerintah Malaysia sudah mulai diberlakukan sejak 1 Januari lalu.
Walaupun berseberangan dengan mekanisme perekrutan dan pengiriman yang ada di Indonesia, pemerintah seharusnya menjadikan hal ini sebagai momentum untuk evaluasi.
Menurut Kabag Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi, banyak hal terkait pengiriman pekerja migran yang harus dievaluasi pemerintah Indonesia. Keinginan pemerintah Malaysia untuk melakukan perekrutan langsung harus dilihat dari akar permasalahannya, yaitu di sisi demand maupun supply. Dari sisi demand, hal itu turut dipengaruhi kebutuhan atau permintaan dalam negeri Malaysia, di mana mereka memerlukan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam jumlah besar dan sesegera mungkin.
"Dari sisi supply, prosedur birokratis Indonesia yang memakan waktu lama dan biaya mahal menyulitkan para calon pekerja migran yang ingin memproses keberangkatannya secara legal, apalagi jika yang bersangkutan berasal dari keluarga kurang mampu. Hal ini membuat mereka mudah tergiur dengan tawaran untuk berangkat ke luar negeri secara ilegal," terang Hizkia kepada wartawan, Jumat (12/1).
Penelitian CIPS menunjukkan, prosedur pendaftaran resmi untuk sektor informal memerlukan waktu 90 hari dengan biaya mencapai lebih dari Rp 8 juta. Untuk sektor formal, diperlukan waktu sekitar 30 hari dan biaya hingga lebih dari Rp 30 juta, termasuk biaya agen Rp 25 juta.
"Jumlah ini bukanlah jumlah yang kecil untuk mereka. Bekerja kan untuk memperbaiki hidup tapi mereka justru dibebani berbagai biaya yang memberatkan, terutama untuk yang berasal dari keluarga tidak mampu. Lamanya prosedur juga merugikan karena waktu tunggu keberangkatan menjadi semakin lama," jelas Hizkia.
Karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan dengan tujuan memberangkatkan calon pekerja migran ke luar negeri, untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan juga keluarganya. Penyederhanaan kebijakan dan penurunan biaya pendaftaran dapat menjadi pintu bagi mereka untuk menempuh cara legal. Tingginya permintaan beberapa negara tujuan pengiriman juga harus dimanfaatkan pemerintah dengan pembekalan yang cukup sebelum memberangkatkan pekerja migran.
"Demand dari Malaysia seharusnya dijadikan momentum bagi pemerintah Indonesia untuk menyederhanakan proses dan menurunkan biaya pendaftaran. Dengan demikian, para calon pekerja migran dapat segera berangkat dengan dokumen yang lengkap, sehingga memudahkan pula bagi perwakilan Indonesia di luar negeri dan instansi-instansi terkait dalam memberikan perlindungan. Selain itu, hal ini juga akan membuat pemerintah Malaysia dan negara-negara sahabat dapat memenuhi kebutuhannya akan pekerja migran yang andal dan legal," papar Hizkia.
[wah]
