Berita

Nusantara

Wagub Sandi: Jangan Sampai Impor Beras Rugikan Pedagang Dan Petani Kecil

JUMAT, 12 JANUARI 2018 | 14:39 WIB | LAPORAN:

. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengaku mendapatkan laporan bahwa akan ada impor beras sebanyak 500 ribu ton oleh Kementerian Perdagangan sepanjang tahun 2018.

Dari angka sebesar itu, kata dia, sudah ada 100 ribu hingga 120 ribu ton beras yang masuk ke Indonesia. Angka itu menurut dia sangatlah besar dan bisa menyebabkan penyimpanan harga (distorsi).

"Nanti ada distorsi harga yang kami khawatirkan," ujarnya di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat Jumat (12/1).


Sandi mengakui bahwa impor itu dilakukan karena disinyalir minimnya suplai beras dan tidak lancarnya distribusi beras.

Namun dia sangat ingin membuat suplai beras untuk warga ibukota tercukupi. Karenanya, Sandi meminta Kementerian Perdagangan untuk melibatkan Pemprov DKI dalam hal distribusi salah satu kebutuhan pokok masyarakat itu.

"Kita ingin dilibatkan, Pemprov DKI dan BUMD DKI ingin dilibatkan. Karena kita tidak ingin membanjirnya suplai yang rencananya masuk ke Jakarta 100 ribu akan mengakibatkan distorsi harga. Jadi kita ingin harga stabil. Kasihan petani, kasihan pedagangnya kalau harga tiba-riba (harga) anjlok. Jadi itu yang kita sikapi. Kita ingin semua ikut saling membantu," tegasnya.

Konkretnya, lanjut politisi Partai Gerindra ini, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita melibatkan Food Station dan PD Pasar Jaya.

"Karena nanti ini outletnya juga melewati Pak Arief (Direktur Utama PD Pasar Jaya Arief Nasrudin). Jadi kalau kita ga ada koordinasi, susah. Ini yang kita sampaikan, jangan hanya kita dipakai untuk sebagai bemper di depan. Tapi kita mau dilibatkan," tekan Sandi.

Sandi pun mengaku sejauh ini sudah menghubungi Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Amran pun katanya sangat mendukung ide tersebut.

"Kita tunggu langkah-langkah Mendag untuk merangkul kami. Karena ini butuh sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu yang kamu harapkan. Jangan sampai kita tidak berkoordinasi, jangan sampai kita memberatkan warga dan pedagang kecil," tukas Sandi. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

CELIOS Ungkap Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026

Rabu, 22 April 2026 | 14:13

Penambahan Komando Teritorial Berpotensi Seret TNI ke Politik Praktis

Rabu, 22 April 2026 | 14:05

Mega Syariah Bukukan Akuisisi Dana Pihak Ketiga Rp709 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 14:01

Prabowo Bakal Perbanyak Konser K-Pop di Indonesia

Rabu, 22 April 2026 | 13:49

Konsumsi BBM Harus Bijak di Tengah Gejolak Harga

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

Komisi X DPR Sesalkan Dugaan Kecurangan Peserta UTBK Undip

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

YLKI Sebut Pajak Tol Salah Sasaran dan Memberatkan Rakyat

Rabu, 22 April 2026 | 13:38

IHSG Sesi I Terkoreksi ke Level 7.544 di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Timur Tengah

Rabu, 22 April 2026 | 13:24

Purbaya Pastikan Nasib Utang Whoosh Sudah Rampung

Rabu, 22 April 2026 | 13:10

Prabowo Jajaki Peluang Kirim WNI Ikut Program Kosmonaut Rusia

Rabu, 22 April 2026 | 12:58

Selengkapnya