Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno menyambut baik usulan Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan untuk mengganti pembatasan kendaraan roda dua dengan mekanisme ganjil-genap untuk kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
"Itu masukan yang bagus kita koordinasikan realisasinya di lapangan seperti apa," katanya di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (11/1).
Terpenting, lanjut dia, aturan ini memenuhi unsur keadilan masyarakat. Kalaupun ada kebijakan ganjil genap di Jalan MH Thamrin, maka motor pun harus ikut diatur, tidak hanya kendaraan roda empat.
"Unsur keadilannya
kan motor juga genap ganjil. Nanti tim melihat pemantauan dan bagaimana caranya memonitor itu karena agak lebih kecil
kan nomor platnya. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat juga harus kita tingkatkan," terangnya.
Sandiaga menambahkan, rancangan aturan ganjil genap untuk semua kendaraan yang melintasi Jalan MH Thamrin masih dalam proses. Dalam hal ini, Pemprov juga berkoordinasi dengan Ditlantas Polda Metro Jaya dan para pemangku kepentingan lainnya.
"Kami terus berkoordinasi dengan Bapak Dirlantas. Teman-teman BPTJ, pemangku kepentingan. Kami ingin masukan-masukan juga pihak-pihak yang selama ini menjadi pemerhati. Karena sekarang sudah jelas keputusan MA (Mahkamah Agung) nya kami harus langsung eksekusi di lapangan," pungkasnya.
Beberapa waktu lalu, MA sudah memutuskan untuk membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat.‎
MA mengabulkan gugatan yang dimohonkan oleh Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar yang mengaku merasa dirugikan oleh Pergub yang diterbitkan oleh Gubernur DKI sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu.
Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa ‎Pasal 1 dan Pasal 3 di Pergub Nomor 195 Tahun 2014 telah bertentangan dengan Pasal 133 Ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang merupakan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pergub itu juga dinilai bertentangan dengan Pasal 11 undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), juga bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Selain itu, majelis hakim menyatakan Pergub Nomor 195 Tahun 2014 tidak mengikat secara hukum. Panitera diperintahkan untuk mengirimkan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam berita acara. Serta menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1 juta.
[wid]
