Sambangi Balai Kota Jakarta, Rini Minta Izin TOD Dipangkas

Pengerjaan proyek hunian yang terintegrasi dengan transportasi massal atau konsep TOD (Transit Oriented Development) di sejumlah stasiun di Jakarta, masih ada ganjalan. Perizinan disebut-sebut menjadi kendala utama yang membuat proyek belum berjalan mulus.

 Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meminta agar perizinan pemban­gunan  TOD bisa dipermudah, sehingga proyek tersebut bisa cepat terealisasi. Dia juga sudah pernah membahas perizinan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, tapi belum juga ada kepastian.

"Sudah, kita kemarin juga sudah ngomong memang ada banyak hal detail. Kita ingin proses perizinanya bisa cepat, jangan terlalu lama. Kalau bisa ya diperpendek," tutur Rini di kantor Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, kemarin.

Rini yang menyambangi Balai Kota dengan berjalan kaki, dite­mani beberapa staf. Dia sempat rapat tertutup dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam rapat tersebut, masalah perizinan juga dibahas.

"Kami di BUMN ingin pengembangan TOD di Jakarta dapat dilakukan selaras dengan program DKI yang juga ingin mengembangkan transportasi massal," jelas Rini.

Salah satu kawasan yang akan dibangun TOD oleh pemer­intah pusat adalah di Stasiun Tanah Abang. Apalagi aktivitas masyarakat di sana sangat padat. Rini ingin, perizinan pembangu­nan TOD cepat kela. Pasalnya, pembangunan ini juga permint­aan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menata kawasan Tanah Abang.

"Saya ini membangunnya buat para konsumen kereta api mau­pun masyarakat. Bagaimana bisa dikombinasikan antara transpor­tasi kereta api dengan transportasi lain dengan akitivitas ekonomi di sana. Jadi kita coba sehingga semua bisa dapat manfaat yang positif," tegas Rini.

Rini mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah memper­cepat pembangunan proyek LRT (Light Rail Transit) yang beroperasi dikawasan DKI. LRT dibuat 7 koridor yang nantinya akan terhubung dengan TOD.

"Kita sekarang sedang mem­bangun LRT. Tujuannya, selaras dengan program kerja dengan DKI, terutama RT RW (Rencana Tata Ruang Wilayah)," ujarnya.

Rini memang kelihatan ngebut untuk urusan TOD supaya komu­nikasinya lancar. Menurutnya, apartemen dengan konsep TOD yang akan dibangun harus meng­utamakan segmentasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kata Rini, alokasinya sebesar 35 persen dari total hunian yang tersedia untuk MBR.

"Semua TOD akan dibangun 35 persen dari area hunian dipersiap­kan untuk MBR. Tadi kami usul­kan bahwa kalau perlu BUMN dan BUMD buat perusahaan, supaya nanti jual beli dilakukan dalam joint venture sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat ber­penghasilan rendah," ujar Rini.

Tata Kampung Kumuh

Selain itu, Kementerian BUMN bersama Pemprov DKI Jakarta akan menata dan mem­bangun kampung-kampung ku­muh di Jakarta. Sehingga, kon­disi masyarakat Indonesia bisa terangkat kesejahteraannya.

"Bagaimana bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat DKI yang masih dalam keadaan sulit. Lewat CSR, kami juga bantu menata sebanyak 220 kampung kam­pung kumuh sehingga tidak lagi daerah kumuh," katanya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku sepakat untuk bekerja sama di berbagai bidang, mulai pembangunan in­frastruktur hingga pembangunan sosial.

Anies mengatakan, banyak agenda strategis pembangunan di ibu kota yang dibahas bersa­ma Rini. Menurutnya, Pemprov DKI memiliki peran untuk men­jadi regulator. Sekaligus pelak­sana dalam proses pembangunan di Jakarta. Pembicaraan dengan Rini menyentuh beberapa hal yang menjadi perhatian Pem­prov DKI.

"Pertama, keinginan untuk memastikan rencana pemban­gunan TOD di Jakarta bisa ber­jalan dengan cepat dan tuntas. Jadi tadi kita bahas TOD," kata Anies.

Pemprov DKI dan Kemen­terian BUMN juga bersepakat kerja sama dalam membenahi kampung kumuh miskin di Ja­karta. Anies menilai, ketimpan­gan yang besar di ibu kota harus segera dibereskan. Ia berharap, kerja sama dengan Kementerian BUMM bisa mengurangi jurang antara kaya dan miskin.

"Nah kita berharap akan ada program-program yang bisa me­nangani persoalan ketimpangan. Juga kemiskinan, khususnya di dalam penataan kampung-kam­pung miskin. Menunya banyak sekali di situ,"  ujar dia.

Untuk diketahui, belakangan ini tren hunian berbasis TOD se­dang gencar dibangun. Kemuda­han akses terhadap infrastruktur dan transportasi publik menjadi daya tariknya. TOD adalah ka­wasan terintegrasi dengan sistem transportasi massal. Yaitu, bus rapid transit (BRT) atau bus trans, mass rapid transit (MRT), LRT serta beberapa fasilitas yang menunjang para pejalan kaki dan sepeda. Kehadiran TOD juga memberikan berbagai fungsi dalam pengembangan kawasan permukiman.

Di dalamnya sudah tersedia beragam fungsi dan tata ruang campuran. Seperti pusat bisnis, fasilitas umum, perkantoran, dan fasilitas penunjang yang terhubung dengan sistem trans­portasi umum.

Dengan adanya konsep ini, diyakini bisa memudahkan para penghuninya melakukan ak­tivitas dalam satu kawasan tanpa harus pergi ke kawasan lain. Konsep ini juga bisa mengurangi mobilitas dan menekan penggu­naan kendaraan pribadi sehingga mengurangi kemacetan. ***