Berita

Foto/Net

Hukum

Satgas Money Politic Bidik Cakada Yang Gemar Sawer Duit

RABU, 10 JANUARI 2018 | 02:44 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian membeberkan Satgas Money Poltic bakal beroprasi untuk mencegah adanya upaya suap kepada anggota KPU maupun anggota Bawaslu.

"Jadi satgas Money Politic ini ya lebih kepada Operasi Tangkap Tangan (OTT) misalnya mohon maaf, ada yang bayar ke KPU, bayar ke Bawaslu," kata Tito di gedung PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (9/1).

Lebih spesifik, lanjut Tito Satgas ini juga menargetkan calon kepala daerah (Cakada) yang membagi-bagikan uang kepada masyarakat dalam jumlah besar. Terbih Cakada tersebut adalah seorang petahana.


"Nggak jelas buat apa membagikan uangnya dalam jumlah besar, disawer-sawer, misalnya. Itu pasti kita selidiki," ujar Tito.

Untuk teknisnya, Tito menyerahkan kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto untuk terlebih dulu membentuk tim.

Tim dalam Satgas ini natinya gabungan dari setiap Polda. Satgas politik uang ini akan akan berkoordinasi dengan KPK, Kejaksaan dan Bawaslu.

"Kita undang untuk datang dan nanti kita bagi tugas," ujar Tito.

Mengenai kapan satgas ini mulai efektif berjalan, sekali lagi Tito menyerahkan kepada Bareskrim. Ia hanya mengatakan bahwa anggaran bagi Satgas Money Poltic telah tersedia.

Tito menegaskan Satgas anti-Money Politic dibutuhkan karena masih banyak kasus politik uang pada pelaksanaan pilkada. Menurut dia, hal itu diakibatkan tingginya biaya untuk menjadi seorang kepala daerah. [nes]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya