Berita

Net

Hukum

KPK Pelototi Politik Uang Di Pilkada 2018

SELASA, 09 JANUARI 2018 | 22:24 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemberantasan Korupsi akan memantau secara ketat indikasi terjadinya praktik politik uang atau money politic dalam ajang Pilkada Serentak 2018 yang berlangsung di 171 daerah.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan bahwa pihaknya juga sudah menerima laporan dari sejumlah pihak mengenai dugaan praktik money politic yang saat ini ditangani Divisi Pengaduan Masyarakat KPK.

"Kalau politik uang secara spesifik sudah ada di pengaduan masyarakat," kata dia di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/1).


Walau begitu, soal daerah mana saja yang terlacak indikasi money politic, Febri masih belum mau mengelaborasi lebih lanjut. Tetapi, dia pastikan laporan tersebut saat ini dalam tahap penelaahan oleh Dumas KPK

Disinggung siapa dan daerah mana‎ praktek-praktek culas itu dilaporkan, Febri belum dapat membeberkannya. Yang jelas kata Febri, saat ini, laporan tersebut sedang ditelaah pihaknya.
‎
"Saya belum cek (ke Dumas KPK). Namun kalau memang ada penyelenggara negara yang melakukan praktik tersebut saya kira masyarakat bisa melaporkan ke domain KPK," tandasnya. [wah]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya