. Kementrian Perdagangan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang Penegakan Hukum, Pengawasan, dan Pengamanan di bidang Perdagangan.
MoU itu ditandatangani Mendag Enggartiasto Lukita dan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian di kantor Kemendeg, Jakarta, Senin (8/1).
"Pelaksanaan penandatanganan MoU ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama yang sinergis antara Kementerian Perdagangan dan Polri dalam pelaksanaan kegiatan penegakan hukum, pengawasan, dan pengamanan di bidang perdagangan, " kata Enggar.
Kegiatan penegakan hukum di bidang perdagangan, kata Mendag harus mencakup keseluruhan subbidang termasuk perdagangan berjangka komoditas maupun distribusi barang pokok dan penting. Untuk itu, Kemendag dan Polri telah menyusun MoU penegakan hukum yang mencakup seluruh kegiatan perdagangan.
Sementara itu, Kapolri Tito Karnavian mengatakan kerjasama ini adalah awal yang baik, yang diperlukan saat ini adalah langkah konkret dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum yang hasilnya dapat segera dirasakan masyarakat, termasuk pelaku usaha dan konsumen.
Menurut Tito, dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pengawasan, Polri sepakat untuk memberikan dukungan berupa bantuan taktis, teknis, upaya paksa dan konsultasi.
"Dalam kaitannya dengan kegiatan penegakkan hukum, Polri sepakat untuk tetap mengedepankan Kemendag," ujarnya.
Di sisi lain, Kemendag sepakat memberikan dukungan keterangan ahli, maupun pertukaran data dan informasi yang diperlukan Polri dalam penegakkan hukum. Proses penegakan hukum juga dilaksanakan melalui koordinasi dan pengawasan (Korwas) oleh penyidik Polri terhadap PPNS Kemendag.
"Ke depan, diharapkan penegakan hukum, pengawasan dan pengamanan perdagangan semakin meningkat; dan jumlah barang maupun pelaku usaha yang tidak sesuai ketentuan terus berkurang," pungkas Mendag.
[rus]
