Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Pilkada 2018 Rawan Kecurangan Pemerintah Menangkan Calon Golkar

SABTU, 06 JANUARI 2018 | 21:37 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Partai Gerindra mengungkap gelagat tak beres terkait Pilkada serentak 2018. Pengurus pusat partai berlambang kepala burung garuda menyebut potensi kecurangan pemerintah.

"Pilkada 2018 rawan akan kecurangan yang bisa dilakukan oleh pemerintah Joko Widodo. Kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pemerintah seperti tidak netralnya KPU, Polisi, TNI serta pembagian raskin dan bansos yang akan digunakan untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah yang diusung Partai Golkar," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono melalui pesan elektronik yang dipancarluaskannya, Sabtu (6/1) malam.

Arief mengaitkan kerawanan pemerintah Jokowi mengunakan kekuasaan dan fasilitasnya untuk membantu memenangkan para calon kepala daerah yang diusung Golkar dengan keputusan beringin mengusung Jokowi sebagai capres 2019.  


"Hal ini terbukti dengan yel yel Partai Golkar untuk memenangkan Joko Widodo di periode kedua. Di hadapan para calon pasangan kepala daerah yang diusung Golkar, setiap pasangan calon kepala daerah diamanatkan oleh Partai Golkar untuk memenangkan Joko Widodo di Pilpres 2019," ungkapnya.

Terkait kemungkinan ini, Arief meminta masyarakat yang daerahnya melaksanakan pilkada untuk benar-benar ikut mengawasi jalannya tahapan pilkada dari awal hingga perhitungan suara.

Meski demikian dia optimis rakyat di daerah-daerah tempat diselenggarakannya pilkada tak bisa dikelabuhi. Rakyat sudah tahu dan merasakan kinerja pemerintah di bawah Jokowi berdampak pada kesulitan ekonomi. Lagi pula, jika tujuan calon kepala daerah untuk memenangkan Jokowi pada Pilpres 2019, pasti rakyat tidak akan memilih pasangan calon kepala daerah tersebut.

"Ayo kita awasi jalannya Pilkada 2018 seperti di DKI Jakarta agar tidak ada celah bagi Pemerintah Joko Widodo untuk melakukan kecurangan," demikian Arief Poyuono.[dem]

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya