Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Pilkada 2018 Rawan Kecurangan Pemerintah Menangkan Calon Golkar

SABTU, 06 JANUARI 2018 | 21:37 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Partai Gerindra mengungkap gelagat tak beres terkait Pilkada serentak 2018. Pengurus pusat partai berlambang kepala burung garuda menyebut potensi kecurangan pemerintah.

"Pilkada 2018 rawan akan kecurangan yang bisa dilakukan oleh pemerintah Joko Widodo. Kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pemerintah seperti tidak netralnya KPU, Polisi, TNI serta pembagian raskin dan bansos yang akan digunakan untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah yang diusung Partai Golkar," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono melalui pesan elektronik yang dipancarluaskannya, Sabtu (6/1) malam.

Arief mengaitkan kerawanan pemerintah Jokowi mengunakan kekuasaan dan fasilitasnya untuk membantu memenangkan para calon kepala daerah yang diusung Golkar dengan keputusan beringin mengusung Jokowi sebagai capres 2019.  


"Hal ini terbukti dengan yel yel Partai Golkar untuk memenangkan Joko Widodo di periode kedua. Di hadapan para calon pasangan kepala daerah yang diusung Golkar, setiap pasangan calon kepala daerah diamanatkan oleh Partai Golkar untuk memenangkan Joko Widodo di Pilpres 2019," ungkapnya.

Terkait kemungkinan ini, Arief meminta masyarakat yang daerahnya melaksanakan pilkada untuk benar-benar ikut mengawasi jalannya tahapan pilkada dari awal hingga perhitungan suara.

Meski demikian dia optimis rakyat di daerah-daerah tempat diselenggarakannya pilkada tak bisa dikelabuhi. Rakyat sudah tahu dan merasakan kinerja pemerintah di bawah Jokowi berdampak pada kesulitan ekonomi. Lagi pula, jika tujuan calon kepala daerah untuk memenangkan Jokowi pada Pilpres 2019, pasti rakyat tidak akan memilih pasangan calon kepala daerah tersebut.

"Ayo kita awasi jalannya Pilkada 2018 seperti di DKI Jakarta agar tidak ada celah bagi Pemerintah Joko Widodo untuk melakukan kecurangan," demikian Arief Poyuono.[dem]

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya