Peranan Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai pihak yang melakukan penyerapan beras petani sebaiknya dikaji ulang. Menyusul rendahnya angka penyerapan beras pada 2017.
Data dalam Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan di Kementerian Pertanian baru-baru ini, Bulog hanya mampu menyerap gabah petani sebanyak 2,46 juta ton setara beras hingga 27 Desember 2017. Angka itu baru mencapai 55 persen dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 4,47 juta ton.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi mengatakan, Bulog kalah bersaing dengan pengusaha dan tengkulak yang berani membeli beras dan gabah petani di atas Harga Pokok Pembelian (HPP) yang ditetapkan pemerintah.
Menurutnya, penerapan HPP menjadi bentuk distorsi pasar dan tidak efektif untuk menjaga stabilitas harga gabah dan beras. HPP juga tidak memberi keuntungan bagi petani yang justru hanya menghadapkan petani pada dua pilihan yaitu menjual beras ke Bulog atau tengkulak.
"Yang paling diuntungkan dengan adanya HPP adalah para tengkulak. Mereka sudah tahu harga yang ditetapkan pesaingnya yaitu Bulog dan tinggal memberikan harga yang sedikit lebih tinggi dari HPP. Mau tidak mau petani akan memilih menjual ke mereka, dan mereka yang menikmati untung sekaligus memiliki pasokan beras dalam jumlah besar," jelas Hizkia kepada wartawan, Jumat (5/1).
CIPS memandang segala bentuk intervensi pasar seperti penetapan HPP dan harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas pangan tidak memberi dampak positif pada harga komoditas pangan, dan juga kesejahteraan petani. Petani bisa mendapatkan untung lebih besar kalau mereka bisa menjual berasnya di pasar bebas yaitu pasar yang hadir tanpa intervensi pemerintah.
Untuk itu, Bulog perlu didorong untuk memaksimalkan peran dalam menyalurkan beras dalam situasi darurat dan penanggulangan bencana. Pada 2015, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat terjadi 1.681 bencana alam yang menewaskan 259 orang dan membuat lebih dari 1,2 juta orang kehilangan tempat tinggal. Selama kejadian dalam kurun waktu tersebut, Bulog hanya mendistribusikan sebanyak 37,08 persen atau 9.271 kilogram ke wilayah yang terkena bencana.
"Pada paruh pertama tahun 2017 tercatat ada 1.234 bencana alam di seluruh Indonesia. Bulog seharusnya bisa melihat hal ini sebagai peluang untuk memaksimalkan peranannya dalam menyalurkan dan mengelola beras untuk para korban bencana," imbuh Hizkia.
[wah]
