Berita

Hukum

Sidang Lanjutan, Pembubaran HTI Sudah Pertimbangkan Bukti Yang Ada

JUMAT, 05 JANUARI 2018 | 14:59 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Kepututusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah sesuai dengan UU Administrasi Pemerintahan. Tidak ada kesalahan prosedur pembubaran HTI melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM bernomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tersebut.

Begitu kata kuasa hukum Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Hafzan Taher dalam sidang lanjutan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jalan A. Sentra Primer Baru Timur, Jakarta Timur, Kamis (4/1).

Sidang ini beragendakan pembacaan duplik dari pihak tergugat dalam hal ini Kemenkumham atas replik yang sebelumnya disampaikan pihak penggugat, dalam hal ini HTI.


Hafzan Taher menjelaskan bahwa Objek Sengketa Tata Usaha Negara tersebut telah dibuat sesuai prosedur, yakni berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan.

"Tergugat menerbitkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada mengenai kegiatan Penggugat selama ini," tuturnya.

Bukti-bukti yang dimaksud adalah, HTI menolak adanya pemilu karena mengangap demokrasi merupakan produk sekuler. Berdasarkan bukti ini, Kemenkumham berkesimpulan bahwa keberadaan HTI mengancam eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara.

"Berencana menggantikan UUD 1945 selaku Konstitusi NKRI sekaligus mengancam Keutuhan NKRI," jelasnya, sebagaImana keterangan pers dari Kemenkumham.

Sementara itu, kuasa hukum Kemenkumham lain yang turut membacakan duplik, I Wayan Sudirta menjelaskan bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa, Kemenkumham sudah berkoordinasi dengan beberapa lembaga instansi.

Kemenkumham di bawah koordinasi Kemenkopolhukam juga telah memilki beberapa alat bukti bahwa HTI sesungguhnya tidak sepaham dengan ideologi Negara yaitu Pancasila.

"Mereka mendalilkan juga bahwa Menkumham telah salah dalam membuat keputusan. Padahal tiap keputusan yang berisfat ekstune, pejabat tata usaha negara membuat keputusan berdasarkan catatan peraturan yang ada dan sudah ada," tutupnya. [rus]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya