Berita

Hukum

Sering Lamban Ungkap Kasus, Kapolri: Kita Beda Dengan KPK

RABU, 03 JANUARI 2018 | 16:58 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

. Polri sering kali dikeluhkan lantaran banyak kasus lamban ditangani. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan duduk masalah yang dituduhkan pada Korps Bhayangkara ini.

"Penanganan kasus sangat absurd relatif. Bisa memuaskan pelapor kalau diajukan, terlapor marah. Kasusnya kita hentikan karena gak memenuhi unsur, terlapornya senang tapi pelapornya marah. Kaya gitu lah itu sering kali polisi pada poisis dilematis," kata Kapolri di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (3/1).

Selain persoalan itu, anggaran juga menjadi hal yang mendasar kenapa penaganan kasus di Polri sering berlarut. Polri masih menggunakan sistem indeks terhadap kasus-kasus yang ditangani, yaitu sedang, ringan, sulit dan sangat sulit. Berbeda dengan KPK, kata Tito, yang memakai sistem add cost, dimana limit dananya tak terbatas untuk menangani kasus per kasus.


Ia mencontohkan, Federal Bureau of Investigation (FBI) di AS dalam menangani satu kasus diberikan cradit card, barapapun biaya yang habis untuk membongkar satu kasus tidak masalah, asalkan ada pertanggung jawabanya.

"Seperti KPK sekarang makanya mereka fokus mau ke luar negeri mau kemana terbayar. Kita kasus penghinaan, ada saksi diluar negeri kita berangkat kesana indeksnya ringan, begitu berangkat 150 juta, dari mana?" pungkasnya.[dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya