Berita

Agus Gumiwang Kartasasmita/Net

Politik

Kedekatan AGK Dengan JK Bakal Jadi Kendala

RABU, 03 JANUARI 2018 | 12:29 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Legislator Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita disangsikan bakal mendapat sinyal dari Istana untuk menjadi ketua DPR. Sebab, kedekatan Agus dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla bisa menjadi titik lemah di mata Presiden Joko Widodo.

Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, Jokowi -panggilan akrab Presiden Joko Widodo- bisa merasa tak nyaman jika figur yang dekat dengan JK memimpin DPR. Terlebih, parlemen memiliki kewenangan dalam memberikan persetujuan atas kebijakan-kebijakan strategis usulan pemerintah.

“Ini berbahaya. Karena JK belum pasti dan tidak ada jaminan akan all-out dukung Jokowi pada Pilpres 2019,” ujar Pangi saat dihubungi, Rabu (3/1).


Analis politik yang lebih akrab disapa dengan panggilan Ipang itu memprediksi Jokowi dan JK akan memiliki kepentingan dan agenda berbeda pada 2019. Sebab, bisa saja JK akan mendukung calon presiden pesaing Jokowi.

"Kepentingannya akan berbeda soal capres. JK belum tentu mendukunt Jokowi. Kita tahu bahwa kedekatan Agus Gumiwang dengan JK," ulasnya.

Pangi menambahkan, untuk pengisian kursi ketua DPR periode 2014-2019 memang menjadi kewenangan Golkar. Namub, lanjutnya, riil politik tentu tak akan menafikkan kode ataupun sinyal yang ditunjukkan Presiden Jokowi.

"Saya pikir juga keliru bahwa Agus Gumiwang mulus jadi ketua DPR karena punya kedekatan dengan JK. Ketua DPR itu sebetulnya kalau kita jujur yaitu tergantung kode dan sinyal presiden Jokowi. Kalau Jokowi tidak mengusung Agus Gumiwang belum tentu bakal terpilih beliau jadi ketua DPR," tegasnya.

Karena itu Syarwi memprediksi Jokowi pasti akan berusaha memastikan figur ketua DPR mendatang juga mendukung pemerintahannya serta pencalonannyan pada Pilpres 2019. Dia meyakini ketua DPR pengganti Novanto pasti atas restu Jokowi.

"Bagaimana pun juga presiden punya kepentingan. Bisa dibayangkan yang pegang palu ketua DPR bukan orang presiden, bisa membuat rumit dan banyak kebijakan strategis dan program presiden bakal terhambat," pungkasnya.[wid]

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Transformasi Besar-besaran Prabowo Bikin Banyak Orang Kaget

Minggu, 21 Juni 2026 | 14:14

Wapres AS Tiba di Swiss untuk Perundingan Damai dengan Iran

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:50

KPK Ungkap Modus Pinjam Bendera di Proyek Gedung Pemkab Lamongan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:19

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-65 untuk Jokowi Lewat Instagram

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:05

Tidak Kena Pajak Daerah, Lapangan Golf Senayan Ottolima Layak Dievaluasi

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:04

Pemerintah Sambut Kritik Mahasiswa sebagai Penyempurna Kebijakan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:00

Nanik S. Deyang Dituntut Audit Total BGN dan Program MBG

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:32

Pemerintah Harus Siapkan Solusi Jangka Panjang Usai Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:24

KPK-Pemprov DKI Sebarkan Pesan Antikorupsi Lewat Halte Setiabudi Integritas

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:22

Seskab dan Kepala BNN Diskusikan Ancaman Peredaran Narkoba Lewat Vape

Minggu, 21 Juni 2026 | 11:59

Selengkapnya