Kesejahteraan rakyat tidak berarti apa-apa jika 74,8 persen kekayaan nasional hanya dimiliki 10 persen orang terkaya.
Begitu kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menukil pernyataan dari PDIP yang memimpin Megawati Institute, Arief Budimanta.
Menurutnya, pernyataan Arief Budimanta itu harus menjadi peringatan bagi kabinet Jokowi-JK bahwa ada yang salah dalam arah pembangunan Indonesia.
"Sebab jika kita bicara kesejahteraan paling relevan adalah bicara nasib petani, buruh, dan pedagang kecil. Di luar itu relatif tidak perlu advokasi dan pembelaan, karena mereka sudah cukup mudah mengakses pasar dan sumberdaya ekonomi ekonomi," ujarnya merefleksi 3 tahun pemerintahan Jokowi, dalam akun
Twitter @Fahrihamzah, Minggu (31/12).
Dijabarkan Fahri bahwa berdasarkan data tahun 2017, dari 124,5 juta angkatan kerja, sebanyak 39,7 juta atau sekitar 32 persen atau sepertiga angkatan kerja Indonesia tinggal di desa dan bekerja di sektor pertanian. Hal ini bisa dilihat dari data jumlah tenaga kerja dan persebaran berdasarkan jenis lapangan pekerjaan tahun 2017 yang dirilis BPS.
"Bagaimana nasib petani dan nelayan selama tiga tahun terakhir?" tanyanya.
Berdasarkan data BPS, meski upah nominal meningkat, akan tetapi upah riil buruh tani mengalami kemerosotan dari tahun ke tahun. Pada Januari 2014 upah nominal buruh tani Rp 43.808 naik menjadi Rp 50.213 pada Oktober 2017.
"Akan tetapi, pertumbuhan kenaikan upah nominal ini tergerus inflasi sehingga menghasilkan upah riil buruh tani yang terus merosot dari Rp 39.383 pada januari 2014 menjadi hanya Rp 37.711 pada Oktober 2017," urainya.
Hal ini akibat dari inflasi dan inflasi adalah data makro. Bagi orang kaya, sambung Fahri, inflasi yang hanya 3 persen tidak berarti apa-apa. Bagi orang miskin, inflasi adalah bahaya laten.
"Inflasi yang terjadi sepanjang tahun membuat jarak ketimpangan antara upah nominal dan upah riil semakin melebar. Ini mengindikasikan bahwa semakin hari kondisi buruh tani semakin tertekan, kesejahteraan merosot," tegasnya.
[ian]
