Partai Golkar DKI Jakarta menaruh apresiasi tinggi kepada Pemprov DKI atas upaya-upaya dan kebijakan yang diambil dalam menata Pasar Tanah Abang.
Meski begitu, Golkar memberikan sejumlah catatan untuk dipertimbangkan karena pilihan yang diambil dalam upaya membereskan sengkarut di pusat grosir terbesar di Asia Tenggara itu meninggalkan persoalan dan ketidakpuasan sejumlah pihak.
"Pertama, kepentingan umum harus diletakkan di atas kepentingan pedagang. Seperti, jalan raya adalah untuk kepentingan umum. Sebaiknya Pemda bersikap tegas bahwa jalan umum tidak boleh dipakai untuk jualan. Fungsikanlah fasilitas publik tersebut sesuai peruntukannya," kata Ketua DPD Golkar DKI Fayakhun Andriadi kepada wartawan, Minggu (24/12).
Kedua, kepentingan pedagang yang sudah berjualan di kios-kios atau ruko-ruko resmi yang disiapkan Pemda harus didengar oleh Pemda. Jangan sampai, suara mereka diabaikan hanya karena membela pedagang kaki lima.
"Masih banyak area legal yang bisa dicari PKL untuk berjualan mencari rezeki, sementara penyewa kios berdagang di kios yang telah disediakan. Kios resmi Tanah Abang termasuk termahal di Indonesia. Pemda harus melindungi dan memberikan kepastian investasi kepada pedagang di kios resmi," jelas Fayakhun.
Ketiga, Anies-Sandi tak perlu alergi meniru pendekatan dan kebijakan yang dipakai kepemimpinan sebelumnya, sekiranya efektif dalam menata pasar Tanah Abang. Fayakhun mengingatkan, yang dinilai oleh masyarakat adalah hasil dari kebijakan tersebut.
"Kalau penataan Tanah Abang beres di masa kepemimpinan Anies-Sandi, maka poinnya tetap untuk mereka walaupun cara atau pendekatan yang dipakai sudah dipraktekkan oleh pendahulunya," kata Fayakhun.
Pertimbangan-pertimbangan ini disampaikan karena dalam amatan Fayakhun, duet Anies-Sandi seperti menghadapi dilema memakan buah simalakama dalam menata Tanah Abang. Pilihan yang diambil meninggalkan persoalan dan ketidakpuasan beberapa pihak.
Terkait kebijakan membangun tenda bagi PKL di jalan raya, pihak pertama yang teriak adalah pengusaha cargo. Jalan yang dipakai untuk kepentingan PKL menutup jalur bongkar muat mereka selama ini. Kebijakan pemda yang membangun tenda berjualan bagi PKL menyebabkan bisnis bongkar muat mereka mati mendadak atau terganggu secara signifikan yang menyebabkan mereka mengalami kerugian puluhan juta rupiah setiap hari.
Pihak kedua yang merasa dirugikan adalah pedagang yang menempati Blok G. Mereka adalah pedagang legal yang selama ini bayar pajak, menempati tempat yang tida mengganggu kepentingan siapapun. Sekarang mereka menjadi pihak yang dirugikan oleh karena Pemda DKI membela kepentingan PKL yang nota bene menempati area jalan publik untuk berjualan.
"Kami tegaskan bahwa Partai Golkar Jakarta akan selalu menjadi mitra Pemda dalam memajukan DKI Jakarta untuk kesejahteraan warga dan kemajuan ibu kota," demikian Fayakhun.
[wah]
