Berita

Joko Widodo/Net

Politik

PILPRES 2019

Politikus Senior PDIP: Jokowi Harus Cermat Pilih Cawapres

SABTU, 23 DESEMBER 2017 | 10:17 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Joko Widodo harus selektif dalam memilih pasangan jika maju dalam pemilihan presiden 2019. Calon wakil presiden yang dipilih harus paham sekaligus mampu mengatasi permasalahan ekonomi Indonesia.

"Presiden Jokowi harus hati-hati dalam memilih calon wakil presidennya. Begitu banyak yang berminat tapi apakah mereka paham tentang tantangan ekonomi kita yang semakin berat?" ujar politikus senior PDIP Beathor Suryadi melalui pesan elektronik kepada redaksi, Sabtu (23/12).

Tidak mudah, sebut mantan anggota DPR RI, mengelola negara di tengah ancaman melebarnya defisit APBN. Saat ini hutang yang ditanggung sudah mendekati angka 4000 triliun sementara undang-undang memberi batas tolerasi defisit APBN maksimal sebesar 3% dari PDB.


"Calon wapres yang akan dipilih Jokowi sebagai paslonnya mesti memiliki lompatan gagasan atas beban LOI, Bank Dunia dan IMF terhadap Indonesia," kata Beathor.

Satu nama yang pas, kata dia, adalah Rizal Ramli. Rizal memiliki kemampuan mengatasi masalah ini. Selama ini, masih menurut Beathor, Rizal melakukan perlawanan terhadap beban pajak dan pengetatan anggaran, dua hal yang menjadi garis kebijakan IMF dan World Bank. Pajak yang dipungut tidak digunakan untuk membangun tapi untuk kelancaran membayar bunga dan cicilan kepada World Bank dan IMF.

"Agar dilirik Presiden Jokowi, dalam waktu dekat ini Rizal Ramli harus keluarkan gagasan-gagasan terkait masalah ini. Apa berani kita menunda atau mengemplang beban tersebut agar anggaran dan waktu yang ada bisa dimaksimalkan untuk pemerataan kesejahteraan warga," demikian Beathor.[dem]

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya