Berita

Politik

Hari Gini Main Paksa Kehendak

SABTU, 23 DESEMBER 2017 | 06:34 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

TERSEBAR berita bahwa Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Nikki Haley mengirimkan email ke beberapa anggota PBB yang berniat mendesakkan pemungutan suara pada Majelis Umum PBB berisi tuntutan agar AS menarik keputusannya mengakui Yerusalem ibu kota Israel.

Surel
"Begitu Anda memberikan suara Anda, saya ingin Anda tahu bahwa Presiden dan AS akan menganggap pribadi suara Anda ini," tulis Haley dalam surel yang juga diperlihatkan kepada majalah online Foreign Policy. "Presiden (AS) akan menyaksikan suara ini dengan cermat dan meminta saya melaporkan balik
negara-negara yang memberikan suara untuk menentang kami. Kami akan mencatat setiap dan masing-masing suara menyangkut masalah ini," sambung dia.


Haley menyatakan AS tidak meminta negara-negara lain mengikuti langkahnya dan memindahkan kedutaan besar mereka ke Yerusalem, "meskipun kami kira itu pantas dilakukan."

Surel Haley ini disebarkan sehari setelah AS memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang disusun Mesir yang menyatakan negara mana pun termasuk AS yang mengakui Yerusalem ibu kota Israel "tak punya hukum apa-apa." Keputusan itu gugur dan hampa serta harus dibatalkan," begitu bunyi rancangan resolusi usulan Mesir itu. Rancangan resolusi ini sendiri didukung penuh oleh 14 negara dari total 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB. Ini membuat AS seperti terasing di PBB.

Ancaman
AS sendiri menganggap keputusannya mengakui Yerusalem ibu kota Israel sebagai masalah kedaulatan negaranya di mana legislatif AS sudah sejak puluhan tahun lalu memandatkan untuk memindahkan kedutaan besar AS di Israel ke Yerusalem dari Tel Aviv. Selasa kemarin Haley berkicau, "Di PBB kami selalu diminta untuk berbuat lebih. Oleh karena itu, ketika kami membuat keputusan, berdasarkan amanat rakyat Amerika mengenai di mana letak kedutaan besar kami, kami tak ingin mereka yang sudah kami bantu itu menentang kami. Kamis nanti mungkin ada pemungutan suara yang mengkritik pilihan kami. AS akan mencatat nama-nama (negara yang menentang keputusan pengakuan Yerusalam ibu kota Israel) itu."

Dalam surel kepada negara-negara anggota PBB itu, Haley menegaskan bahwa 22 tahun lalu Kongres AS sudah menyatakan "Yerusalem harus diakui sebagai ibu kota Israel, dan bahwa kedutaan besar AS harus berlokasi di Yerusalem. Presiden Trump menegaskan deklarasi itu dengan resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel." Keputusan presiden sama sekali tidak menghakimi negosiasi status final Yerusalem, termasuk perbatasan-perbatasan spesifik kedaulatan Israel di Yerusalem.

Harapan
Saya anti hoax. Namun terus terang ketika membaca pemberitaan Dubes AS untuk PBB membabibutatuli membela junjungan dirinya, saya mengharapkan bahwa Insya Allah berita itu adalah hoax belaka!

Dengan resiko nama saya akan dicatat Dubes AS untuk PBB sehingga imigrasi AS mempersulit saya berkunjung ke AS, terpaksa harus saya akui bahwa saya sulit percaya rakyat Amerika Serikat memilih Donald Trump menjadi presiden mereka. Sulit dipercaya hari gini masih ada negara main paksa kehendak diri secara sepihak dengan cara yang dahulu dilakukan kaum kolonial mengejawantahkan angkara murka semangat kolonialisme demi menguasai segenap umat manusia di marcapada ini.[***]

*Penulis adalah pendiri Pusat Studi Kelirumologi dan Sanggar Pembelajaran Kemanusiaan

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

KPK Benaran Sakit Jiwa, Gedung Merah Putih Mending untuk Merawat ODGJ

Kamis, 16 Juli 2026 | 19:00

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Berkunjung ke USS Missouri

Sabtu, 18 Juli 2026 | 06:08

Legislator PDIP Minta Pemerintah Gercep Atasi Titik Panas di Sejumlah Wilayah

Sabtu, 18 Juli 2026 | 05:48

Menakar Arah Pemerataan Lewat Pelayaran Perintis

Sabtu, 18 Juli 2026 | 05:20

TNI Kirim Satgas Kompi Zeni dalam Misi Perdamaian PBB di Kongo

Sabtu, 18 Juli 2026 | 04:58

Pemerintah Didorong Segera Bentuk Badan Rempah dan Herbal Nasional

Sabtu, 18 Juli 2026 | 04:38

PBB Dukung Penuh Pemerintahan Prabowo dan Bidik Kemenangan 2029

Sabtu, 18 Juli 2026 | 04:18

Ancaman Industri Hasil Tembakau dan Agenda Global

Sabtu, 18 Juli 2026 | 03:59

BRI Gelar KKB Expo Hadirkan Kemudahan Layanan Pembiayaan Kendaraan

Sabtu, 18 Juli 2026 | 03:45

Data Pengungsi Papua Harus dapat Dipertanggungjawabkan

Sabtu, 18 Juli 2026 | 03:20

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Selengkapnya