Berita

Politik

Hari Gini Main Paksa Kehendak

SABTU, 23 DESEMBER 2017 | 06:34 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

TERSEBAR berita bahwa Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Nikki Haley mengirimkan email ke beberapa anggota PBB yang berniat mendesakkan pemungutan suara pada Majelis Umum PBB berisi tuntutan agar AS menarik keputusannya mengakui Yerusalem ibu kota Israel.

Surel
"Begitu Anda memberikan suara Anda, saya ingin Anda tahu bahwa Presiden dan AS akan menganggap pribadi suara Anda ini," tulis Haley dalam surel yang juga diperlihatkan kepada majalah online Foreign Policy. "Presiden (AS) akan menyaksikan suara ini dengan cermat dan meminta saya melaporkan balik
negara-negara yang memberikan suara untuk menentang kami. Kami akan mencatat setiap dan masing-masing suara menyangkut masalah ini," sambung dia.


Haley menyatakan AS tidak meminta negara-negara lain mengikuti langkahnya dan memindahkan kedutaan besar mereka ke Yerusalem, "meskipun kami kira itu pantas dilakukan."

Surel Haley ini disebarkan sehari setelah AS memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang disusun Mesir yang menyatakan negara mana pun termasuk AS yang mengakui Yerusalem ibu kota Israel "tak punya hukum apa-apa." Keputusan itu gugur dan hampa serta harus dibatalkan," begitu bunyi rancangan resolusi usulan Mesir itu. Rancangan resolusi ini sendiri didukung penuh oleh 14 negara dari total 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB. Ini membuat AS seperti terasing di PBB.

Ancaman
AS sendiri menganggap keputusannya mengakui Yerusalem ibu kota Israel sebagai masalah kedaulatan negaranya di mana legislatif AS sudah sejak puluhan tahun lalu memandatkan untuk memindahkan kedutaan besar AS di Israel ke Yerusalem dari Tel Aviv. Selasa kemarin Haley berkicau, "Di PBB kami selalu diminta untuk berbuat lebih. Oleh karena itu, ketika kami membuat keputusan, berdasarkan amanat rakyat Amerika mengenai di mana letak kedutaan besar kami, kami tak ingin mereka yang sudah kami bantu itu menentang kami. Kamis nanti mungkin ada pemungutan suara yang mengkritik pilihan kami. AS akan mencatat nama-nama (negara yang menentang keputusan pengakuan Yerusalam ibu kota Israel) itu."

Dalam surel kepada negara-negara anggota PBB itu, Haley menegaskan bahwa 22 tahun lalu Kongres AS sudah menyatakan "Yerusalem harus diakui sebagai ibu kota Israel, dan bahwa kedutaan besar AS harus berlokasi di Yerusalem. Presiden Trump menegaskan deklarasi itu dengan resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel." Keputusan presiden sama sekali tidak menghakimi negosiasi status final Yerusalem, termasuk perbatasan-perbatasan spesifik kedaulatan Israel di Yerusalem.

Harapan
Saya anti hoax. Namun terus terang ketika membaca pemberitaan Dubes AS untuk PBB membabibutatuli membela junjungan dirinya, saya mengharapkan bahwa Insya Allah berita itu adalah hoax belaka!

Dengan resiko nama saya akan dicatat Dubes AS untuk PBB sehingga imigrasi AS mempersulit saya berkunjung ke AS, terpaksa harus saya akui bahwa saya sulit percaya rakyat Amerika Serikat memilih Donald Trump menjadi presiden mereka. Sulit dipercaya hari gini masih ada negara main paksa kehendak diri secara sepihak dengan cara yang dahulu dilakukan kaum kolonial mengejawantahkan angkara murka semangat kolonialisme demi menguasai segenap umat manusia di marcapada ini.[***]

*Penulis adalah pendiri Pusat Studi Kelirumologi dan Sanggar Pembelajaran Kemanusiaan

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Pimpinan Baru OJK Perlu Perkuat Pengawasan Fintech Syariah

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:25

Barang Ilegal Lolos Lewat Blueray Cargo, Begini Alurnya

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:59

Legitimasi Adies Kadir sebagai Hakim MK Tidak Bisa Diganggu Gugat

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:36

Uang Dolar Hingga Emas Disita KPK dari OTT Pejabat Bea Cukai

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:18

Pemda Harus Gencar Sosialisasi Beasiswa Otsus untuk Anak Muda Papua

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:50

KPK Ultimatum Pemilik Blueray Cargo John Field Serahkan Diri

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:28

Ini Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2025

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:08

KPK Tetapkan 6 Tersangka OTT Pejabat Bea Cukai, 1 Masih Buron

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:45

Pengamat: Wibawa Negara Lahir dari Ketenangan Pemimpin

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:24

Selengkapnya