Berita

Politik

Hari Gini Main Paksa Kehendak

SABTU, 23 DESEMBER 2017 | 06:34 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

TERSEBAR berita bahwa Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Nikki Haley mengirimkan email ke beberapa anggota PBB yang berniat mendesakkan pemungutan suara pada Majelis Umum PBB berisi tuntutan agar AS menarik keputusannya mengakui Yerusalem ibu kota Israel.

Surel
"Begitu Anda memberikan suara Anda, saya ingin Anda tahu bahwa Presiden dan AS akan menganggap pribadi suara Anda ini," tulis Haley dalam surel yang juga diperlihatkan kepada majalah online Foreign Policy. "Presiden (AS) akan menyaksikan suara ini dengan cermat dan meminta saya melaporkan balik
negara-negara yang memberikan suara untuk menentang kami. Kami akan mencatat setiap dan masing-masing suara menyangkut masalah ini," sambung dia.


Haley menyatakan AS tidak meminta negara-negara lain mengikuti langkahnya dan memindahkan kedutaan besar mereka ke Yerusalem, "meskipun kami kira itu pantas dilakukan."

Surel Haley ini disebarkan sehari setelah AS memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang disusun Mesir yang menyatakan negara mana pun termasuk AS yang mengakui Yerusalem ibu kota Israel "tak punya hukum apa-apa." Keputusan itu gugur dan hampa serta harus dibatalkan," begitu bunyi rancangan resolusi usulan Mesir itu. Rancangan resolusi ini sendiri didukung penuh oleh 14 negara dari total 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB. Ini membuat AS seperti terasing di PBB.

Ancaman
AS sendiri menganggap keputusannya mengakui Yerusalem ibu kota Israel sebagai masalah kedaulatan negaranya di mana legislatif AS sudah sejak puluhan tahun lalu memandatkan untuk memindahkan kedutaan besar AS di Israel ke Yerusalem dari Tel Aviv. Selasa kemarin Haley berkicau, "Di PBB kami selalu diminta untuk berbuat lebih. Oleh karena itu, ketika kami membuat keputusan, berdasarkan amanat rakyat Amerika mengenai di mana letak kedutaan besar kami, kami tak ingin mereka yang sudah kami bantu itu menentang kami. Kamis nanti mungkin ada pemungutan suara yang mengkritik pilihan kami. AS akan mencatat nama-nama (negara yang menentang keputusan pengakuan Yerusalam ibu kota Israel) itu."

Dalam surel kepada negara-negara anggota PBB itu, Haley menegaskan bahwa 22 tahun lalu Kongres AS sudah menyatakan "Yerusalem harus diakui sebagai ibu kota Israel, dan bahwa kedutaan besar AS harus berlokasi di Yerusalem. Presiden Trump menegaskan deklarasi itu dengan resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel." Keputusan presiden sama sekali tidak menghakimi negosiasi status final Yerusalem, termasuk perbatasan-perbatasan spesifik kedaulatan Israel di Yerusalem.

Harapan
Saya anti hoax. Namun terus terang ketika membaca pemberitaan Dubes AS untuk PBB membabibutatuli membela junjungan dirinya, saya mengharapkan bahwa Insya Allah berita itu adalah hoax belaka!

Dengan resiko nama saya akan dicatat Dubes AS untuk PBB sehingga imigrasi AS mempersulit saya berkunjung ke AS, terpaksa harus saya akui bahwa saya sulit percaya rakyat Amerika Serikat memilih Donald Trump menjadi presiden mereka. Sulit dipercaya hari gini masih ada negara main paksa kehendak diri secara sepihak dengan cara yang dahulu dilakukan kaum kolonial mengejawantahkan angkara murka semangat kolonialisme demi menguasai segenap umat manusia di marcapada ini.[***]

*Penulis adalah pendiri Pusat Studi Kelirumologi dan Sanggar Pembelajaran Kemanusiaan

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya