Kejaksaan Agung menangkap advokat Mohammad Nashihan. Tersangka kasus korupsi dana asuransi kesehatan (askes) dan tunjangan hari tua PNS dan pegawai honorer Pemerintah Kota Batam itu masuk daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.
Nashihan ditangkap di lobi Tower 3 Apartemen Residence 8, Jalan Senopati Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
"Saat tersangka turun meÂnemui tamunya, kami menyergap," ungkap anggota tim dari Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung yang terlibat penangkapan.
Pengacara PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya itu selanjutnya diserahkan ke penyidik Kejati Kepri untuk menjalani proses hukum. Nashihan ditetapkan sebagai tersangka berdasarÂkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Nomor Print-282/N.10/Fd.2017 tertangÂgal 14 September 2017.
Dalam sprindik itu disebutkan, selain menjadi tersangka korupsi dana askes dan tunjangan hari tua PNS dan pegawai honorer Pemkot Batam, Nashihan juga diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Kasus ini bermula ketika Pemkot Batam melakukan perjanÂjian kerjasama dengan Asuransi Bumi Asih Jaya untuk mengelola dana askes dan tunjangan hari tua PNS dan pegawai honorer.
Dalam kerja sama yang berÂlangsung 2007 hingga 2012 itu, Asuransi Bumi Asih Jaya mengelola dana PNS dan pegawai honÂorer Pemkot Batam mencapai Rp 208,2 miliar.
Kerja sama berakhir lantaran terjadi wanprestasi. Pemkot Batam lalu menunjuk Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri Batam, Syafei menjadi pengacara negara untuk menggugat Asuransi Bumi Asih Jaya.
Gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Batam dan diregister dengan nomor perkara136/Pdt.G/2013/PN.BTM. Menunggu putusan perkara itu, Pemkot Batam dan Asuransi Bumi Asih Jaya sepakat melakuÂkan mediasi di luar sidang.
Disepakati, Asuransi Bumi Asih Jaya yang kini pailit akan melakukan pengembalian seÂbagian dana kepada Pemkot Batam. Jumlah Rp 55 miliar.
Dana itu ditempatkan daÂlam rekening penampungan (
escrow account) di rekeningBank Mandiri Cabang Menteng, Jakarta Pusat nomor 1220056789996 atas nama Syafei/M Nashihan.
Syafei dan Nashihan diduga kongkalikong dan diam-diam menarik dana dari rekening itu tanpa persetujuan dari Pemkot Batam selaku pemberi kuasa.
Kurun 3 Oktober 2013 hingga 13 Mei 2015, terjadi 31 kali penarikan dana hingga menÂcapai Rp 51 miliar. Syafei dan Nashihan pun ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan TPPU oleh Kejati Kepri.
Syafei dan Nashihan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang atas penetapan mereka sebagai tersangka.
Apa hasilnya? "Menolak seÂluruhnya permohonan yang diajukan pihak pemohon," puÂtus hakim tunggal Santonius Tambunan yang menangani gugatan praperadilan Nashihan pada 30 Oktober 2017 lalu.
Dalam pertimbangannya, haÂkim Santonius menyatakan penetapan tersangka terhadap Nashihan sah dan sesuai koridor hukum yang berlaku. "Semua prosedur yang dilakukan penyidik sesuai dengan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)," katanya.
Santonius menolak semua dalilyang disampaikan Nashihan. Salah satunya soal tumpang tindih Sprindik yang diterbitkan Kejati Kepri
Menurut Santonius, tidak ada tumpang tindih Sprindik. Penerbitan Sprindik Umum dan Sprindik Khusus kasus ini justru untuk menÂjamin hak asasi tersangka.
Gugatan praperadilan Syafei juÂga ditolak. Hakim tunggal Guntur Kurniawan menyatakan, gugatan gugur karena perkara Syafei suÂdah disidangkan di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang.
"Merujuk Pasal 82 ayat (1) huÂruf (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP dinyatakan dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan terhadap permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Hal ini diperjelas pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015," putus Guntur pada 19 Desember 2017.
Perkara Syafei telah disidangkan sejak 15 Desember 2017. ***
