Fraud atau kecurangan masih terjadi dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan. Kalangan masyarakat sipil mengungkapkan, kecuranÂgan terjadi karena banyaknya celah dan kurang efektifnya pengawasan.
Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri menuturÂkan, pihaknya mendorong BPJS Kesehatan untuk melakukan konfirmasi data tagihan rumah sakit kepada peserta jaminan.
Berdasarkan kajian dan invesÂtigasi ICW dan jaringannya di 14 kota, pihaknya menemukan celah fraud yakni ketidaksesuaÂian antara jenis layanan kepada peserta dan jenis tagihan yang harus dibayarkan oleh BPJS Kesehatan.
"Selama ini yang dilakuÂkan BPJS adalah melakukan pengecekan dokumen semata tapi tidak melakukan konfirÂmasi kepada pasien atau peserta jaminan apakah tagihan dalam dokuemen itu sesuai dengan layanan yang diberikan," ujarnya di Jakarta.
Menurut Febri, praktik semacam ini membuka peluang terÂjadinya fraud oleh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Bahkan para peserta jaminan kesehatan sosial yang dirawat di rumah sakit juga tidak mendapatkan rincian layanan beserta biaya dari rumah sakit tersebut.
"Harusnya BPJS menggunaÂkan layanan informasi teknologi untuk memberikan kesempatan kepada pasien mengecek jenis layanan yang mereka peroleh di fasilitas kesehatan. Jika ada layanan yang tidak sesuai denÂgan tagihan, pasien bisa meÂlaporkan hal tersebut kepada BPJS," kata Febri.
KPK beserta Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan yang sejauh ini telah bekerja sama menyusun panduan penÂgawasan kecurangan tagihan jaminan kesehatan menurutnya harus didorong untuk menangÂkal kemungkinan fraud seperti ditemukan oleh ICW. "Kalau tidak ada ruang untuk konfirÂmasi ya celah itu masih tetap terbuka," imbuhnya.
Peneliti dari Institute for Strategic Initiative (ISI), Putut Aryo, mengatakan dalam peneÂlitian pihaknya tentang impleÂmentasi Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Kota Medan dan Kabupaten Bekasi pada periode Mei-Desember 2017, proses integrasi jaminan kesehatan daerah ke dalam program JKN-KIS harus didukung data yang akurat.
"Tanpa data yang akurat, prosesintegrasi tidak akan berjalan efektif," sebutnya. Salah satu temuan penelitian ISIdi Kota Medan, data kependudukan di daerah karut-marut. Pendataan penduduk miskin yang akan dimasukkan menjadi peserta PBI oleh kepala lingkungan (RT/RW) menjadi tidak akurat.
Selain itu, tidak ada mekanÂisme panduan pendataan, dan kontrol oleh pemerintah daerah pun lemah. "Data JKN-KIS yang dimiliki dinas kesehatan, dinas sosial dan tenaga kerja, dan BPJS Kesehatan berbeda," kata Putut.
Sementara di Kabupaten Bekasi, ketika program Jamkesda diintegrasikan dengan JKN-KIS, banyak warga miskin peserta Jamkesda yang justru tidak terdaftar sebagai PBI daerah. Selain data yang bermasalah, layanan terhadap peserta JKN-KIS pun masih diskriminatif.
"Masih ditemukan adanya pelayanan yang tidak ramah terhadap peserta JKN-KIS dan penolakan pasien karena kamar perawatan penuh," ungkapnya.
Sementara itu, BPJS Kesehatan menyebutkan dugaan fraud atau kecurangan dalam pelaksanÂaan klaim Program Jaminan Kesehatan (JKN) hampir mencaÂpai tiga persen dari anggaran.
"Untuk fraud, anggaran yang terselamatkan hampir tiga persen," kata Asisten Deputi Direksi Bidang Pengelolaan Fasilitas Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan, Beno Herman, di Jakarta.
Dia menerangkan, dugaan kecurangan dalam laporan klaim yang diajukan fasilitas kesehatan kepada BPJS Kesehatan telah ditindaklanjuti dengan beberapa hal. BPJS Kesehatan juga kerap menegur sejumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terkait hal administratif dan dokumentasi yang meÂnyangkut proses verifikasi.
"Ada klaim yang kita pending karena dispute dan sebagainya," ungkapnya. Beberapa tindakan tersebut merupakan langkah-langkah BPJS Kesehatan seÂbagai upaya mengefisienkan anggaran.
Untuk menangani kasus kecurangan tersebut, pemerintah juga membentuk tim khusus yang terdiri dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan untuk mencegah dan menindaklanjuti adanya dugaan fraud. ***
