Wabah penyakit Difteri saat ini tengah melanda berbagai daerah di Indonesia. Setidaknya 23 provinsi melaporkan penyakit itu sebagai kejadian luar biasa (KLB).
Menurut anggota Komisi IX DPR Amelia Anggraini, kejadian tersebut harus segera ditangani karena berpotensi berjangkit semakin luas ke daerah-daerah lain. Apalagi mobilitas masyarakat yang juga demikian tinggi.
"Seandainya jauh-jauh hari pemerintah mengantisipasinya maka kejadian luar biasa ini besar kemungkinan dapat dicegah," ujarnya di Komplek Parlemen, Jakarta DPR, Rabu (13/12).
Amelia mengatakan, wabah Difteri akibat tidak maksimalnya kinerja Kementerian Kesehatan dalam program imunisasi nasional.
"Maka perlu ada evaluasi dan koreksi terhadap Kementerian Kesehatan. Saya menduga program imunisasi yang selama ini dilakukan tidak maksimal dan tidak lengkap sesuai dengan periodesasinya," jelasnya.
Politisi Partai Nasdem itu menuturkan, banyak bayi yang tidak mendapatkan DPT. Tidak hanya itu, yang mendapat DPT pun rata-rata di bawah usia satu tahun, setelah dewasa tidak mendapatkan imunisasi lagi.
"Seharusnya imunisasi ulang dilakukan setiap sepuluh tahun," beber Amelia.
Lanjutnya, hal ini terjadi lantaran kurangnya sosialisasi dan upaya-upaya promotif preventif yang seharusnya dilakukan secara masif dan sistemik oleh Kemenkes.
"Padahal anggaran untuk vaksin dari tahun ke tahun selalu meningkat," ujar Amelia.
Pada tahun 2017 saja anggaran yang disediakan untuk program vaksin dasar mencapai Rp 1,8 triliun.
"Sudah saatnya pemerintah serius menjalankan program imunisasi nasional, melakukan sosialisasi dalam upaya promotif preventif untuk mengantisipasi dan mencegah kejadian luar biasa seperti ini," demikian Amelia.
[wah]
