Selama sembilan tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Heryawan meraih satu penghargaan dalam setiap 13 hari.
Jumlah penghargaan yang diraih Jabar selama sembilan tahun belakangan mencapai 250 buah. Jika satu tahun adalah 365 hari, dikalikan sembilan lalu dibagi 250 penghargaan, maka muncul angka satu penghargaan dalam tiap 13 hari. Demikian data yang dilansir oleh pihak Humas Pemprov Jabar.
Data menunjukkan, penghargaan pertama diraih tahun 2008 yakni peringkat tiga besar Pemeringkatan E-Government Indonesia (PeGI) dari Departemen Komunikasi Informatika. Sementara capaian terakhir adalah pada 8 Desember 2017, yaitu Penghargaan Produktivitas Paramakarya dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Jika diurut, raihan penghargaan dimulai pada 2008 dengan lima penghargaan, 2009 dengan sembilan penghargaan, 2010 dengan 12 penghargaan, 2011 dengan 31 penghargaan, 2012 meraih 37 penghargaan, 2013 dengan 34 penghargaan, 2014 meraih 40 penghargaan, 2015 meraih 21 penghargaan, dan 2016 dengan enam penghargaan. Adapun rekapitulasi data tahun 2017 masih dilakukan.
Dari semua itu, banyak penghargaan utama diperoleh. Misalnya, predikat pemerintah provinsi berkinerja terbaik secara nasional dua tahun berturut-turut (2016-2017) yang diberikan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto yang mewakili Presiden Joko Widodo pada puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke XXI tahun 2017.
Selain itu, Pemprov Jabar juga menjadi Pemda paling sering meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama enam kali berturut-turut dari tahun 2011-2016. Yang terakhir diberikan Presiden kepada Gubernur Ahmad Heryawan di Istana Negara Jakarta, pada September 2017.
Aher mengatakan, predikat provinsi berkinerja terbaik dicapai berkat program inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang telah berjalan sukses.
Seperti tiga aplikasi pelayanan publik yang baru-baru ini telah diadopsi oleh 17 provinsi di Indonesia dan menjadi pilot project KPK dalam pencegahan tindak korupsi. Aplikasi tersebut yakni pelayanan perizinan terpadu satu pintu, aplikasi sasaran kinerja pegawai (SKP) online berbasis tunjangan perbaikan penghasilan pegawai dan aplikasi e-samsat.
Sementara raihan opini WTP menggambarkan akuntabilitas kinerja dalam laporan keuangan dan hasil kerja di lapangan berupa terwujudnya pembangunan yang dirasakan langsung masyarakat Jabar.
"Tentu WTP ini menggambarkan bahwa akuntabilitas dan hasil kerja kita di lapangan telah sesuai. Dari sejak perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan anggaran termasuk evaluasi keuangan dan evaluasi kinerja, betul-betul menggambarkan apa yang dikerjakan sesungguhnya secara efektif, efisien, dan adil," kata Gubernur Ahmad Heryawan di Bandung, Selasa (12/12), dikutip dari
RMOL Jabar.
Dari sisi sebaran bidang, penghargaan yang diraih pun sudah representatif. Mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, budaya, ekonomi, pariwisata, hingga agama.
"Gubernur terkena dampak baiknya saja, padahal yang bekerja adalah ASN dan masyarakat," pungkasnya.
[ald]
