Berita

Ilustrasi/Net

Hukum

Garda NKRI: Pelindo II Monopoli Berbagai Proyek BUMN

JUMAT, 08 DESEMBER 2017 | 18:59 WIB | LAPORAN:

Ratusan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam DPP Garda NKRI akan menggelar unjuk rasa di Gedung PT Pelindo II, Jakarta, Rabu (13/12).

Ketua Umum DPP Garda NKRI, Haris Pertama mengatakan, aksi dilakukan karena pihaknya menilai bahwa masalah korupsi sudah sangat menggerogoti bangsa ini, salah satunya yang diduga terjadi di Pelindo II.

"Kita ketahui bersama bahwa KPK saat ini kurang melirik BUMN, salah satunya adalah PT Pelindo II. Indonesia adalah bangsa maritim sehingga penting untuk menata jalur pelabuhannya lebih Khusus pembangunannya tapi perlu juga diawasi teknis proses lelang proyeknya,” kata Haris di Jakarta, Jumat (8/12).


Dia menilai, sejumlah proyek di Pelindo II tidak transparan baik infrastruktur, pengadaan maupun di sejumlah anak perusahaan dan cabang Pelindo.

"Di beberapa E-Procurement Pelindo II juga tidak memuat dan ter-update pengumuman secara keseluruhan proyek, seperti proyek pembuatan dermaga pelabuhan di cabang Priok, Teluk Bayur dan Jambi,” ujar Haris.

Informasi yang dia terima juga ada dugaan monopoli proyek pengadaan seperti taman, pengolahan sampah kapal  dan lain sebagainya hampir di semua anak perusahaan dan cabang bahkan kantor pusat Pelindo II.

"Padahal Anggaran CSR pelindo II hampir Rp 50 miliar dan anak-anak perusahaan serta cabang terkesan tidak berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.

Untuk itu, Haris sudah menginstruksikan kepada DPP Garda NKRI dan DPD Garda NKRI setiap provinsi untuk mengambil sikap terkait permasalahan ini dengan mengadakan aksi unjuk rasa secara serentak.

"Saya juga meminta kepada KPK serta BPK untuk menyelidiki dan mengaudit secara terbuka semua proyek yang ada di Pelindo II,” pungkasnya. [sam]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya