Berita

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto/net

Pertahanan

Menanti Kiprah Panglima TNI "Generasi Millenial"

JUMAT, 08 DESEMBER 2017 | 18:16 WIB | OLEH: ALDI GULTOM

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sudah resmi menjabat Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Baru saja, sekitar pukul 16.54 WIB pelantikan sekaligus pengambilan sumpahnya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta.

Dengan demikian, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto adalah Panglima TNI kedua yang berasal dari unsur Angkatan Udara setelah Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto.

Djoko dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 13 Februari 2006, dan menjabat Panglima TNI selama 2006-2007.


Yang membedakan dengan pergantian Panglima TNI sebelum-sebelumnya, penunjukkan Presiden Jokowi terhadap Marsekal Hadi yang berujung pelantikan hari ini menandakan Jokowi memaksakan regenerasi yang ekstrem di tubuh militer. Sama halnya dengan yang ia lakukan di tubuh Kepolisian RI.

Marsekal Hadi adalah lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986. Sedangkan Gatot yang digantikannya merupakan lulusan Akademi Militer 1982. Panglima TNI sebelum Gatot adalah Jenderal TNI (Purn) Moeldoko yang merupakan lulusan 1981.

Menanggapi pemangkasan besar yang dilakukan Jokowi, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo melancarkan pujian.

"Itu suatu keputusan bijak dan sesuai regenerasi yang bagus," ujar Gatot saat ditemui usai pengarahan prajurit di Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Kamis (7/12).
 
"Kalau saya diganti angkatan 83 dan saya menjabat hampir tiga tahun, enggak kebagian yang angkatan 88," tambah Gatot waktu itu.

Dua hari sebelumnya ketika ditemui di Istana Bogor, Gatot malah menyebut keputusan Jokowi atas Marsekal TNI Hadi Tjahjanto adalah untuk menghadapi tantangan berat tahun politik yang diwarnai Pilkada Serentak (2018), Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden (2019). .

"Regenerasi kader-kader kepemimpinan TNI sudah melalui tahapan yang matang dan dipersiapkan," tegas Gatot.

Hari pertama menjadi Panglima TNI, Marsekal Hadi langsung dihadapan pada sederet tantangan tugas yang harus diselesaikannya, yang notabene cukup berat.

Mengutip analis militer Indonesia, Connie Rahakundini Bakrie, sektor-sektor yang harus jadi sasaran perbaikan adalah mulai dari soliditas, profesionalisme, kesejahteraan, reformasi peradilan militer, penanganan bisnis tentara, akuntabilitas anggaran dan ketundukan pada supremasi sipil.

"Episode pergantian Gatot sebagai Panglima TNI merupakan momentum penataan secara utuh organisasi dan kepemimpinan TNI," jelas Connie dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (23/11).

Ditambahkan Connie, Panglima TNI yang baru harus sosok yang terbuka, reformis dan satu padu dalam langkah dan perbuatan dengan Presiden Joko Widodo sebagai Panglima tertinggi TNI.

Soal keterbukaan kepada publik, banyak yang meyakini Marsekal Hadi memiliki sikap itu. Dugaan ini berangkat dari rekam jejak Hadi sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara selama 2013-2015. Bisa dikatakan bahwa Hadi pernah terbiasa membangun komunikasi yang baik dengan publik lewat peran insan pers dan media massa.

Sedangkan tentang sikap satu padu dalam langkah dan perbuatan dengan Presiden Jokowi, Marsekal Hadi Tjahjanto dianggap mempunyai modal yang cukup. Ia pernah menjabat Sekretaris Militer Presiden di masa kepemimpinan Jokowi (2015-2016) sebelum diangkat menjadi Irjen Kementerian Pertahanan. 

Banyak kalangan pemerhati dunia militer nasional berpandangan masalah yang dihadapi Hadi lebih besar dari sederet isu di atas. Disebutkan bahwa tantangan utama Hadi adalah terkait postur pertahanan yang dapat menjamin keamanan wilayah perbatasan RI.

Jaminan keamanan lewat postur pertahanan yang mempunyai deterrence effect atau efek gentar besar dibutuhkan untuk menjaga wilayah yang rawan diganggu kekuatan asing. Contoh yang paling menonjol adalah Laut Natuna (Laut China Selatan). Dengan postru pertahanan berdaya gentar tinggi, tentu insiden kapal ikan milik China berlayar di perairan Natuna tidak akan terulang.

Selain itu, Marsekal Hadi juga harus mengatasi "tantangan millenial" berupa ancaman perang proksi atau proxy war. Pendahulunya, Jenderal Gatot, selalu mengkampanyekan kewaspadaan ini. Bahwa ancaman riil yang dihadapi Indonesia adalah perang proksi atau perang terselubung yang kian kompleks. Seluruh elemen bangsa harus betul-betul bersatu dalam menghadapi kondisi tersebut.

Bagaimanapun juga, hari ini tongkat komando TNI sudah beralih tangan. Meski diwarnai lompatan angkatan yang abnormal, namun sikap legowo para senior TNI, seperti ditunjukkkan oleh Jenderal Gatot, sangat diharapkan demi keberhasilan tugas Panglima TNI yang baru.

Keberhasilan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto melaksanakan tugasnya tentu juga menjadi keberhasilan TNI dan bangsa Indonesia menghadapi tantangan era millenial ini. Semoga tantangan khas millenial bisa diatasi dengan paripurna oleh Panglima TNI "generasi millennial" ini. [ald]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Korea Selatan Diisukan Bersiap Kerahkan Pasukan ke Selat Hormuz

Jumat, 04 September 2026 | 14:18

Purbaya Pamer Penerimaan Pajak Tumbuh 30 Persen Tanpa Naikkan Tarif

Jumat, 04 September 2026 | 13:59

Target Lifting 2027 Diproyeksi Tercapai, Sumur Rakyat Jadi Penopang

Jumat, 04 September 2026 | 13:33

Prabowo Tawarkan 138 Blok Energi Indonesia kepada Investor Rusia

Jumat, 04 September 2026 | 13:33

Gus Kikin Mulai Susun Kepengurusan PBNU di Hari Perdana Ngantor

Jumat, 04 September 2026 | 13:31

Label “No Pork, No Lard” Tak Otomatis Berarti Halal

Jumat, 04 September 2026 | 13:20

Kenaikan Tarif Masuk Ragunan Masih Ramah di Kantong

Jumat, 04 September 2026 | 13:12

Legislator Soroti Anggaran Pemulihan Kantor DPRD NTB-Sulsel Pasca Demo Agustus 2025

Jumat, 04 September 2026 | 13:08

Pembangunan Dapur MBG Pakai APBN Jangan Jadi Beban Negara

Jumat, 04 September 2026 | 13:06

Pemerintah Diminta Evaluasi Harga Eceran Tertinggi Beras

Jumat, 04 September 2026 | 13:01

Selengkapnya