Berita

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto/net

Pertahanan

Menanti Kiprah Panglima TNI "Generasi Millenial"

JUMAT, 08 DESEMBER 2017 | 18:16 WIB | OLEH: ALDI GULTOM

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sudah resmi menjabat Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Baru saja, sekitar pukul 16.54 WIB pelantikan sekaligus pengambilan sumpahnya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta.

Dengan demikian, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto adalah Panglima TNI kedua yang berasal dari unsur Angkatan Udara setelah Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto.

Djoko dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 13 Februari 2006, dan menjabat Panglima TNI selama 2006-2007.


Yang membedakan dengan pergantian Panglima TNI sebelum-sebelumnya, penunjukkan Presiden Jokowi terhadap Marsekal Hadi yang berujung pelantikan hari ini menandakan Jokowi memaksakan regenerasi yang ekstrem di tubuh militer. Sama halnya dengan yang ia lakukan di tubuh Kepolisian RI.

Marsekal Hadi adalah lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986. Sedangkan Gatot yang digantikannya merupakan lulusan Akademi Militer 1982. Panglima TNI sebelum Gatot adalah Jenderal TNI (Purn) Moeldoko yang merupakan lulusan 1981.

Menanggapi pemangkasan besar yang dilakukan Jokowi, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo melancarkan pujian.

"Itu suatu keputusan bijak dan sesuai regenerasi yang bagus," ujar Gatot saat ditemui usai pengarahan prajurit di Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Kamis (7/12).
 
"Kalau saya diganti angkatan 83 dan saya menjabat hampir tiga tahun, enggak kebagian yang angkatan 88," tambah Gatot waktu itu.

Dua hari sebelumnya ketika ditemui di Istana Bogor, Gatot malah menyebut keputusan Jokowi atas Marsekal TNI Hadi Tjahjanto adalah untuk menghadapi tantangan berat tahun politik yang diwarnai Pilkada Serentak (2018), Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden (2019). .

"Regenerasi kader-kader kepemimpinan TNI sudah melalui tahapan yang matang dan dipersiapkan," tegas Gatot.

Hari pertama menjadi Panglima TNI, Marsekal Hadi langsung dihadapan pada sederet tantangan tugas yang harus diselesaikannya, yang notabene cukup berat.

Mengutip analis militer Indonesia, Connie Rahakundini Bakrie, sektor-sektor yang harus jadi sasaran perbaikan adalah mulai dari soliditas, profesionalisme, kesejahteraan, reformasi peradilan militer, penanganan bisnis tentara, akuntabilitas anggaran dan ketundukan pada supremasi sipil.

"Episode pergantian Gatot sebagai Panglima TNI merupakan momentum penataan secara utuh organisasi dan kepemimpinan TNI," jelas Connie dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (23/11).

Ditambahkan Connie, Panglima TNI yang baru harus sosok yang terbuka, reformis dan satu padu dalam langkah dan perbuatan dengan Presiden Joko Widodo sebagai Panglima tertinggi TNI.

Soal keterbukaan kepada publik, banyak yang meyakini Marsekal Hadi memiliki sikap itu. Dugaan ini berangkat dari rekam jejak Hadi sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara selama 2013-2015. Bisa dikatakan bahwa Hadi pernah terbiasa membangun komunikasi yang baik dengan publik lewat peran insan pers dan media massa.

Sedangkan tentang sikap satu padu dalam langkah dan perbuatan dengan Presiden Jokowi, Marsekal Hadi Tjahjanto dianggap mempunyai modal yang cukup. Ia pernah menjabat Sekretaris Militer Presiden di masa kepemimpinan Jokowi (2015-2016) sebelum diangkat menjadi Irjen Kementerian Pertahanan. 

Banyak kalangan pemerhati dunia militer nasional berpandangan masalah yang dihadapi Hadi lebih besar dari sederet isu di atas. Disebutkan bahwa tantangan utama Hadi adalah terkait postur pertahanan yang dapat menjamin keamanan wilayah perbatasan RI.

Jaminan keamanan lewat postur pertahanan yang mempunyai deterrence effect atau efek gentar besar dibutuhkan untuk menjaga wilayah yang rawan diganggu kekuatan asing. Contoh yang paling menonjol adalah Laut Natuna (Laut China Selatan). Dengan postru pertahanan berdaya gentar tinggi, tentu insiden kapal ikan milik China berlayar di perairan Natuna tidak akan terulang.

Selain itu, Marsekal Hadi juga harus mengatasi "tantangan millenial" berupa ancaman perang proksi atau proxy war. Pendahulunya, Jenderal Gatot, selalu mengkampanyekan kewaspadaan ini. Bahwa ancaman riil yang dihadapi Indonesia adalah perang proksi atau perang terselubung yang kian kompleks. Seluruh elemen bangsa harus betul-betul bersatu dalam menghadapi kondisi tersebut.

Bagaimanapun juga, hari ini tongkat komando TNI sudah beralih tangan. Meski diwarnai lompatan angkatan yang abnormal, namun sikap legowo para senior TNI, seperti ditunjukkkan oleh Jenderal Gatot, sangat diharapkan demi keberhasilan tugas Panglima TNI yang baru.

Keberhasilan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto melaksanakan tugasnya tentu juga menjadi keberhasilan TNI dan bangsa Indonesia menghadapi tantangan era millenial ini. Semoga tantangan khas millenial bisa diatasi dengan paripurna oleh Panglima TNI "generasi millennial" ini. [ald]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya