Berita

Hukum

Kapolri Mesti Perintahkan Kapolda Papua Hukum Anggota Yang Ancam Wartawan

RABU, 06 DESEMBER 2017 | 18:32 WIB | LAPORAN:

Ulah salah anggota Polres Mimika-Papua berinsial DS yang mengamuk sambil mengancam sejumlah wartawan turut menjadi sorotan politikus di Jakarta.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, menyebut tindakan DS memaki-maki para jurnalis bisa disebut sebagai tindak teror terhadap kebebasan pers.

Untuk menindaklanjuti kasus itu, ia mendesak Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memerintahkan Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar untuk menghukum DS dengan tegas dan sesuai hukum yang berlaku.


"Kapolri harus memerintahkan Kapolda Papua untuk mengambil tindakan tegas pada anggotanya tersebut," tegas Arief.

Rabu dini hari (6/12), anggota polisi bernama DS mengamuk di tempat berkumpulnya wartawan di Jalan Budi Oetomo depan Kantor Satlantas Polres Mimika, Papua. Membawa senjata dan gergaji mesin, DS memaki-maki para jurnalis yang sedang nongkrong.

DS kesal lantaran teman seprofesinya dijadikan tersangka akibat mengeroyok jurnalis Okezone, Saldi Hermanto. Di depan para wartawan, DS mengaku tidak takut dipecat akibat aksinya.

Bahkan DS mengaku memiliki ribuan amunisi di kediamannya. Jika dipecat dari kesatuan, dirinya akan bergabung ke Kelompok Kriminal Bersenjata.

Karena itu pula Arief Poyuono mendesak kepolisian untuk menyelidiki pengakuan DS yang mengklaim menyimpan ribuan amunisi di kediamannya.

"Terkait pengakuannya yang memiliki ribuan amunisi juga perlu diselidiki. Jangan sampai nanti terjadi insiden yang mencoreng nama Polri dan Kapolri," kata Arief. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya