Salah kutip pernyataan Presiden Jokowi, akun @setkabgoid milik Sekretariat Kabinet diserang warga dunia maya. Setelah menjadi polemik, postingan pun dihapus dan pemegang akun langsung dicopot.
Pada Senin (27/11) pagi, akun @ setkabgoid memposting kegiatan Presiden Jokowi saat menghadiri Munas Alim Ulama di Lombok. Namun pernyataan Jokowi yang dikutip dalam postingan tersebut membuat geger warganet.
"Kita sudah minta kepada jajaran NU agar tegas pada aliran radikal & intoleran, apapun organisasinya - Presiden @ jokowi," tulis akun tersebut.
Postingan @setkabgoid langsung ditanggapi negatif oleh warganet. Bahkan akun pribadi milik Wakil Ketua Majelis Perwakilan Rakyat ikut berkomentar di kanal twitter. Menurut Hidayat Nur Wahid dirinya tidak percaya pernyataan yang dikeÂluarkan berasal dari Presiden.
"Smoga bukan begini pernyataan Presiden @jokowi, smestinya beliau justru ingatkn semua pihak untuk taat hukum, krnnya bila ada yg menyimpang dari hukum spt aliran radikal,intoleran,separatis,mafia narkoba dll, laporkn sgr ke penegak hukum,Polisi. Jangan pd main hakim sendiri." kata Hidayat dengan nama akun @hnurwahid.
Akun akademisi yang juga pemerÂhati politik Rocky Gerung ikut meraÂmaikan cuitan akun Setkab yang dinilainya adalah hoax. "Semoga pernyataan dungu ini adalah hoax," tulis Rocky dengan nama akun @ rockygerung.
Setelah menjadi polemik, akhirnya kemarin postingan milik Setkab ini dihapus. Hingga Selasa (28/11) pagi, 477 warganet memberikan komentar, 417 me-retweet, dan 613 menyukai.
"Saya sudah baca dan adminnya tidak akan memegang akun itu lagi," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Bogor, kemarin.
Pramono menambahkan, admin yang mengelola melakukan kesalaÂhan kutipan secara tidak sengaja. "Akun @setkabgoid diprotes karena menulis Presiden Jokowi meminta Nahdlatul Ulama menindak tegas ormas-ormas radikal dan intoleran. Itu human error," ujar Pramono menambahkan.
Meskipun sudah ada klarifikasi dari Pramono dan postingan sebelÂumnya juga dihapus, warganet masih terus melakukan kritik. "Kalau neÂtizen ga ribut, gw yakin bablas tuh twit," kata akun @rudyno1.
"Beberapa jam setelahnya postÂingan tersebut dihapus karena teÂlah viral dilinimasa sosial media. Pertanyaannya: Apakah postingan itu Hoax? Kalau iya, maka setkab sendÂirilah yang menyebarkan isu Hoax," ujar akun @SurYosodipuro_.
"Kutipan kalimat seorang presiÂden oleh lembaga resmi negara, dengan mudahnya di sebarkan begitu saja lalu dihapus begitu saja. Masya Alloh...." kata akun @SagaMerahSaga.
"Tak cukup dicopot admin setkab. Yang bersangkutan sudah mengaÂtasnamakan setkab dan presiden. Lembaga resmi negara sebarkan HOAX yg sangat fatal," kritik akun @maspiyuuu.
"SETKAB bikin berita SETDAH," timpal akun @YaaHaadii_ihdin.
"Hoax itu hanya berlaku untuk rakyat...jika untuk “penguasa†naÂmanya khilaf...paham?" sindir akun @gsppermai.
"Persis seperti kata @rockygerung , sumber hoax terbesar adalah istana...?!?!" ledek akun @feriÂzandra.
"Setkab kok gitu.. kelasnya sama kaya saracen," ledek akun @ kumendan2.
"Sekelas setkab salah kutip? Emang gak ada SOP untuk upload konten. Di institusi level daerah saja admin gak berani sembarangan upload sebelum disetujui pejabat yg punya wewenang. Aneh..." sindir akun @argolumakso.
"Kesalahan kok dibiarkan berÂjam2 dijagat tweet!! Kalau nggak disindir gak dihapus!! Apa jangan-jangan slogannya; Iam not read what Iam write," kesal akun @ Swarnadiva9.
Ada juga yang menganggap kesÂalahan bukan terdapat pada admin akun tersebut. Warganet berpendaÂpat bahwa admin hanya menjalankÂan tugas, dan atasan yang harus disalahkan.
"Kasian.. Orang kecil yg cuman jalankan tugas dibebastugaskan demi popularitas bos besar.." cuit akun @kuyupmenggigil.
"Biasalah... Rezim mencari kambÂing hitam dan semudah ituh seorang @pramonoanung melempar kesalaÂhan pada admin?? Apakah admin @setkabgoid adalah SISWASMK YANG LAGI MAGANG?" tanya akun @bangyupi_006.
Dari kesalahan yang dibuat, akun milik Setkab tidak melayangkan permintaan maaf terhadap warganet. Malah pihak Setkab cuma melihatÂnya sebagai angin lalu yang dimakÂlumi. "Mustinya ada klarifikasi dari admin akun Setkab terkait tweet kontroversial tsb... bukan cuman diÂhapus & menyisakan tanda tanya..." kata akun @ferizandra.
Pendapat lain juga mengatkan, keÂsalahan redaksional kata dari Setkab bahwa bukan NU saja yang menÂjaga Indonesia dari aliran radikal, namun seluruh elemen masyarakat. "Tegas pada aliran radikal & intolÂeran, apapun organisasinya bukan cuma tugas NU, tapi tugas semua muslimin yg mencintai NKRI ber- Pancasila dan ber-Bhineka Tunggal Ika. Alirannya yach..bukan organÂisasinya.." tutur akun @f_yathir.
Jika dibandingkan dengan pernyataan Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Mataram, Lombok, Kamis (23/11) memang ada kesalahan pengutipan yang dilakukan akun @ setkabgoid.
Jokowi sebenarnya memerinÂtahkan jajarannya di pemerintahan menindak tegas kelompok radikal. Namun, oleh akun @setkabgoid justru ditulis bahwa Jokowi memerÂintahkan jajaran NU. Jokowi saat itu berbicara tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. ***
