Sudah benar keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Setya Novanto selaku tersangka kasus korupsi pengadaan KTP elektronik.
Tetapi, hal itu dianggap belum cukup oleh Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI). Organisasi massa itu juga meminta agar KPK tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum. Apalagi dalam perkara E-KTP yang diduga kuat melibatkan banyak sekali pejabat tinggi di kementerian maupun pemerintahan daerah.
"Kami mendesak dan meminta KPK untuk juga memproses secara hukum terhadap nama-nama lain yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Jaksa KPK," kata Ketum PPMI, Abdul Hakim, saat berunjuk rasa di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/11).
Dalam surat dakwaan atas Irman dan Sugiharto, KPK menyebut banyak pihak mulai dari klaster swasta, legislatif dan pemerintah yang terlibat dalam kasus E-KTP. Beberapa nama juga kembali disebutkan dalam surat dakwaan Andi Agustinus alias Andi Narogong. Salah satu yang menduduki jabatan prestisius adalah Yasonna Laoly, politikus PDI Perjuangan yang sekarang masih menjabat Menteri Hukum dan HAM.
Abdul mengatakan, dugaan keterlibatan Yasonna di korupsi E-KTP adalah aib bagi program Nawacita yang didengungkan Presiden Jokowi. Ia mengutip Jaksa KPK yang menyebut Yasona Laoly sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PDIP pernah menerima US$ 84 ribu atau sekitar Rp 1,1 miliar dari proyek E-KTP.
Demonstran pun memberi ultimatum kepada KPK. Apabila dalam waktu dua minggu tidak ada tindakan yang signifikan dari KPK untuk memperlakukan hukum yang sama kepada nama-nama lain dalam kasus E-KTP, PPMI akan mengerahkan seluruh anggotanya mendatangi kantor lembaga itu dalam demonstrasi selanjutnya.
"UU menyatakan bahwa tindak pidana tipikor, besar atau kecil nilainya, tetap saja korupsi," demikian Abdul.
[ald]
