Berita

Yasonna Laoly/Net

Hukum

Jangan Berhenti Di Novanto, KPK Diminta Proses Keterlibatan Menteri Yasonna

KAMIS, 23 NOVEMBER 2017 | 19:57 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Gerakan Rakyat Tangkap Koruptor (Gertak) mendesak KPK untuk mengusut tuntas pihak-pihak yang diduga menikmati aliran dana korupsi proyek pengadaan KTP elektronik.

Telebih dalam surat dakwaan Irman, Sugiharto KPK menyebut banyak pihak mulai dari klaster Swasta, legislatif dan pemerintah. Beberapa nama juga kembali disebutkan dalam surat dakwaan Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Juru Bicara Gerakan Rakyat Tangkap Koruptor (GERTAK) Andrianto meminta agar KPK tidak berhenti di Novanto. Nama-nama yang telah disebutkan harus ikut ditetapkan sebagai tersangka.


"Kami juga mendesak agar KPK juga memproses secara hukum terhadap nama-nama lain yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) KPK dalam kasus korupsi proyek E-KTP," kata Andrianto dalam pesan singkat, Kamis (23/11).

Lebih lanjut, Andrianto menjelaskan untuk mendorong KPK menangkap pihak-pihak yang terlibat, pihaknya bakal mengelar aksi simpatik sebagai bentuk dukungan terhadap lembaga anti rasuah itu.

Salah satu pihak yang mendapat sorotan pihaknya yakni Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly. Menurut Andrianto dugaan keterlibatan Yasonna di kasus korupsi KTP-el telah mencoreng program nawacita Jokowi dan pemerintahaan yang baik yang dijalankan Jokowi.

"Jaksa KPK dalam sidang tuntutan terhadap terdakwa Irman dan Sugiarto menyebutkan Yasona Laoly sebagai anggota DPR RI dari fraksi PDIP menerima 84 ribu USD atau sekitar Rp1.1 miliar," ujar Andrianto. [nes]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya