Berita

Politik

Jokowi Harus Koreksi Pelibatan WWF Dalam Agenda Reforma Agraria

RABU, 25 OKTOBER 2017 | 12:40 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Penunjukan WWF Indonesia sebagai Project Management Officer (PMO) pembentukan Sekretariat Bersama Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial oleh pemerintah, mendapat kritik dari Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, yang juga merupakan Ketua Umum DPN HKTI.

Menurut Fadli, tindakan pemerintah itu telah membuat agenda reforma agraria yang bersifat vital akhirnya jadi dianggap lelucon. Fadli menekankan, urusan reforma agraria sangat tidak pantas ditangani oleh sebuah LSM internasional yang bidang kerjanya juga jauh dari isu agraria. Karena itu, keputusan tersebut harus dipertanyakan dan mestinya segera dievaluasi oleh Presiden Jokowi.

"Secara kelembagaan, sekretariat bersama itu memang bisa saja melibatkan banyak pihak, termasuk LSM, atau aktivis LSM, tapi tentu saja dipilih yang kompeten dan telah berpengalaman dengan isu agraria. Ceroboh sekali jika pemerintah menyerahkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang menangani reforma agraria ini kepada unsur non-pemerintah. Apalagi, LSM yang ditunjuk ini adalah LSM konservasi lingkungan. Kekeliruannya jadi berlipat-lipat," kata Fadli beberapa saat lalu (Rabu, 25/10).


Fadli mengingatkan, reforma agraria merupakan isu yang bersifat lintas sektor dan lembaga, dan untuk memudahkan koordinasi seharusnya Presiden memimpin langsung.

“Insiden ini membuat kita jadi bertanya-tanya tentang keseriusan pemerintah dalam melaksanakan agenda reforma agraria. Dalam catatan saya, meskipun pemerintahan saat ini telah menghidupkan kembali Kementerian Agraria, namun efeknya terhadap agenda reforma agraria belum banyak. Apalagi, hingga kini Presiden belum juga menerbitkan Perpres Reforma Agraria.”

Pemerintah, sambung Fadli, seharusnya memperhatikan bahwa sejak 2007 Indonesia terus mengalami defisit perdagangan pangan. Laju permintaan pangan di Indonesia kini mencapai 4,87 persen per tahun, dan tak mampu dikejar oleh kemampuan produksi nasional. Salah satu sebab defisit perdagangan pangan adalah karena masalah agraria.

Jika dibandingkan dengan negara lain, meskipun sering disebut negara agraris, sebenarnya ketersediaan lahan pangan per kapita Indonesia amat sempit, hanya 359 meter persegi untuk sawah, atau 451 meter persegi bila digabung lahan kering. Angka itu jauh di bawah Vietnam, yang mencapai 960 meter persegi; Thailand, yang mencapai 5.226 meter persegi, atau Cina yang mencapai 1.120 meter persegi.

"Di sinilah pentingnya agenda reforma agraria. Sekali lagi, saya berharap Presiden segera menegur Menko Perekonomian atas penunjukan WWF Indonesia sebagai Project Management Officer Sekber Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Atau, jika penunjukkan itu memang sepengetahuan dan seizin Presiden, saya berharap keputusan itu segera dikoreksi," demikian Fadli. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya