Berita

Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Wawancara

WAWANCARA

Luhut Binsar Pandjaitan: Kalian Ini Apa Sih Perlunya, Kok Kita Ditubruk-tubrukin, Mau Stop, Silakan

JUMAT, 20 OKTOBER 2017 | 11:15 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pensiunan jenderal TNI Angkatan Darat ini kekeh me­nyatakan proyek reklamasi harus terus dilanjutkan. Dia bilang, prosedural adminsitrasi di kementerian sudah selesai semua. "Jadi tidak ada alasan untuk tidak diteruskan karena kajian-kajian teknisnya sudah dilakukan," begitu kata Jenderal Luhut.

Namun ketika pernyataan Jenderal Luhut itu dihadapkan dengan janji kampanye Anies-Sandi yang dari awal menolak reklamasi, nada bicara Jenderal Luhut terdengar sedikit meninggi. Berikut pernyataan lengkap Jenderal Luhut;

Jakarta kini dipimpin Gubernur dan Wagub baru Anies Baswedan- Sandiaga Uno yang sejak awal menolak proyek reklamasi. Bagaimana koordi­nasi pemerintah pusat dengan pimpinan DKI Jakarta?

Baik-baik saja (hubungannya).

Baik-baik saja (hubungannya).

Apa benar kabar yang men­gatakan, Wagub Sandiaga Uno sudah dua kali mem­batalkan pertemuan dengan Anda untuk membahas soal reklamasi?
Iya, tanya saja sama Pak Sandi, mungkin beliau sibuk.

Setelah dua kali batal, apakahAnda akan kembali me­manggil Sandiaga Uno untuk membahas reklamasi ini?
Kapan saja mereka mau jalan terus. Kita terbuka kok siapa saja yang mau datang, ini masih satu negara kok. Hanya yang saya titip satu, tadi kan anda tanya mengenai hubungan, Pak Gubernur itu kan gubernurnya orang DKI Jakarta, bukan gu­bernurnya satu kelompok, jadi saya titip supaya Pak Anies sebagai Gubernur dan Pak Sandi menjadi Wakil Gubernur, saya titip itu.

Sebenarnya reklamasi ini akan dilanjutkan atau tidak?

Dari kami sudah selesai, tidak ada alasan untuk tidak diteruskan karena kajian-kajian teknisnya sudah dilakukan dan saya sebagai Menko Maritim sudah mencabut moratorium yang te­lah dikeluarkan oleh pendahulu saya (Rizal Ramli).

Pada tanggal 5 Oktober 2017 itu saya keluarkan (keputu­san mencabut moratorium) karena itu diminta oleh Pak Gubernur DKI juga. Kami mencabut karena mereka semua (pengembang) sudah penuhi (persyaratan).

Studi itu juga sudah kita laku­kan kesekian kali. Misalnya rekayasa listrik, gimana caranya biar enggak panas. Ini yang ter­libat banyak, Korea, Belanda, Jepang, PLN, Pertamina. Jadi tak ada alasan lagi kenapa harus tidak dicabut.

Persoalannya sekarang itu Anies-Sandi dalam janji kampanyenya akan menolak reklamasi?
Kalian ini apa sih perlu bikin tubruk-tubrukin, kan nggak perlu, nanti kita lihat saja. Nggak ada tolak belakang. Ya silakan saja (Anies-Sandi melanjutkan janji menyetop reklamasi Teluk Jakarta).

Ketika pemerintah menjan­jikan pulau untuk nelayan, ba­gaimana dengan akses mereka ke laut?
Ada, kita sudah hitung denganbaik. Pasti jalan itu, kalau masalah nelayan itu betul-betul kita perhatikan jangan sampai ne­layan dirugikan, itu dijamin. Kita pertimbangkan lagi ada pulau terluar itu pulau A karena akses yang lebih bagus untuk nelayan, tapi itu tergantung mereka.

Mekanisme pembagiannya seperti apa?

Oh nanti itu biar diatur oleh pe­merintah DKI Jakarta dan pemer­intah Provinsi Banten, karena itu sudah di luar DKI Jakarta. ***

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Darwis Ismail Terpilih jadi Nakhoda Baru ISKINDO Periode 2026-2031

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:46

Polda Metro Bongkar Penyelundupan 54 Ton Batu Galena dari Gorontalo

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:27

Usul LBP Makin Terasa Janggal, Reformasi Hukum Jangan Kehilangan Arah

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:59

Manifesto Welfare State Pesisir

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:30

Gerakan 1 Juta Liter Air Bersih BEM PTNU Teruskan Semangat Resolusi Jihad

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:05

Sidang Praperadilan Kasus Relawan Prabowo Ditunda, Hakim Tegur Kelalaian Pemanggilan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:51

Langkah Cepat Polda Jatim Cegah Potensi Kericuhan Aksi Mahasiswa Tuai Apresiasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:26

PT TIMAH Buka Opsi Buyback Saham Sikapi Dinamika Pasar Modal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:49

GMNI Puji Ketegasan Kapolri Bongkar Penyelundupan 1,16 Ton Ketamin

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:21

PKS Dukung Pemerintah Lakukan Reformasi Bursa Saham Menyeluruh

Jumat, 23 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya